Sawit di Tengah Kampanye Hitam dan Kebijakan yang Salah Arah

Sayangnya, kebijakan pemerintah dinilai belum berpihak pada peningkatan produktivitas. Negara terlihat lebih fokus menarik pajak, bea keluar, dan pungutan ekspor hingga sekitar 25 persen dari harga jual. Ironisnya, petani dan BUMN sawit juga dibebani kewajiban membayar subsidi biodiesel, sementara perkebunan swasta asing justru diuntungkan.

Ketika Presiden Prabowo mencanangkan program B100 sebagai bagian dari ketahanan energi nasional, kebutuhan peningkatan produktivitas sawit menjadi keniscayaan—setidaknya 60 persen. Namun hingga kini, langkah konkret pemerintah masih belum terlihat jelas. Koordinasi antarlembaga lemah, dan tanggung jawab seolah saling dilempar.

Di tengah kampanye hitam terhadap sawit, yang dibutuhkan bukan sekadar pembelaan naratif, melainkan kebijakan yang adil, pengawasan yang tegas, dan keberpihakan nyata kepada petani. Tanpa itu, sawit akan terus dijadikan sasaran empuk kritik global, sementara potensi besarnya bagi ekonomi dan energi nasional justru terhambat oleh kebijakan yang salah arah. (*)

Penulis: Memet Hakim / Pengamat Sosial dan Wanhat APIB

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis serta tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.