Dua Desa di Tapteng Surati Presiden, Bantah PT TBS Jadi Biang Banjir Bandang Garoga

InfoSAWIT, TAPANULI TENGAH — Polemik penyebab banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan Aek Garoga, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus bergulir. Terbaru, dua pemerintah desa di Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan resmi aparat penegak hukum yang menuding PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) sebagai salah satu korporasi penyebab bencana.

Dua desa tersebut yakni Desa Anggoli dan Desa Simanosor. Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden, keduanya menyatakan keprihatinan mendalam atas siaran pers resmi Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang dinilai menyudutkan PT TBS dan berkembang luas di media massa maupun media sosial.

Pemerintah Desa Anggoli menyebut, tudingan bahwa aktivitas PT TBS menjadi pemicu banjir bandang dan longsor dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Mereka menegaskan aliran air yang berada di lahan PT TBS hanya berupa mata air yang mengalir menuju Aek Nahombar, lalu bermuara ke Sungai Muara Sibuntuon.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik 1,07 Persen Pada Selasa (13/1), Harga CPO di Bursa Malaysia Menguat

“Alurnya berkelok dan sempit. Sehingga jika pun ada sisa kayu bukaan PT TBS sangat mustahil untuk hanyut hingga ke jembatan Aek Garoga,” tulis Pemerintah Desa Anggoli dalam surat yang ditandatangani Kepala Desa Anggoli, Oloan Pasaribu, beserta perangkat desa, yang dilihat InfoSAWIT, Rabu (14/1/2026).

Selain itu, Desa Anggoli juga menyatakan bahwa areal yang masuk dalam izin lokasi PT TBS bukan kawasan hutan, melainkan Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah lama digarap masyarakat dengan tanaman seperti karet, durian, aren, petai, serta sebagian sawit.

Mereka juga menyinggung bahwa tidak semua lahan masyarakat bersedia diganti rugi oleh perusahaan karena masih bergantung pada hasil ladang. Bahkan, titik longsor yang terjadi di sekitar desa disebut berada pada lahan milik masyarakat, bukan pada area bukaan perusahaan.

BACA JUGA: Kajian IPB: Banjir Bandang–Longsor DAS Aek Garoga Dipicu Siklon Ekstrem, Aktivitas PT TBS Disebut Bukan Penyebab Dominan

“Atas dasar itu, kami sangat mengharapkan kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menghentikan penyidikan dan proses hukum terhadap PT TBS,” bunyi surat tersebut. Pemerintah Desa Anggoli menyatakan, keberadaan PT TBS dinilai membawa manfaat bagi warga melalui pembangunan kebun plasma dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Senada dengan itu, Pemerintah Desa Simanosor juga mengirim surat kepada Presiden pada 12 Januari 2026, yang ditandatangani Kepala Desa Simanosor, Tua Pandapotan Batubara, beserta aparat desa dan tokoh masyarakat.

Dalam suratnya, Desa Simanosor menyebut tudingan terhadap PT TBS sebagai penyebab banjir bandang dan longsor “sangat menyesatkan dan tidak logis”. Mereka menyatakan warga desa yang memahami kondisi lapangan menilai narasi tersebut keliru dan tidak masuk akal.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 14-20 Januari 2026 Naik Rp. 57,98 per Kg 

Pemerintah Desa Simanosor memaparkan beberapa alasan yang mereka anggap memperkuat bantahan. Di antaranya, status lahan kebun PT TBS yang disebut bukan kawasan hutan negara, serta kondisi tutupan lahan sebelum dibuka yang diklaim sudah berupa kebun rakyat dengan tanaman karet, aren, petai, dan tanaman lainnya.