Mereka juga menyatakan dari tiga lokasi yang dibuka PT TBS, hanya sekitar 20 hektare yang masuk wilayah DAS Garoga. Yang paling ditekankan, jaringan aliran sungai yang berhulu dan melintas di kebun PT TBS disebut tidak terhubung dengan Sungai Garoga yang mengalami banjir bandang.
“Dengan perkataan lain, sangat mustahil dan tidak masuk akal jika aliran air dan kayu-kayu tumbangan PT TBS ‘terbang’ ke hulu sungai Garoga yang berjarak 4 hingga 5 kilometer dari lokasi kebun PT TBS,” tulis surat tersebut.
Surat dari dua desa ini menambah dinamika baru dalam polemik pascabencana Aek Garoga, sekaligus menandakan adanya suara dari masyarakat lokal yang meminta pemerintah pusat mempertimbangkan ulang penetapan pihak yang dianggap bertanggung jawab.
BACA JUGA: Airlangga Tegaskan B50 Belum Jalan di 2026, Prabowo Minta Mandatori Biodiesel Tetap B40
Sejauh ini, proses penyelidikan aparat dan langkah penertiban kawasan terus berjalan. Namun, masuknya surat resmi dari pemerintah desa memberi sinyal bahwa perdebatan penyebab bencana tidak hanya berkutat pada narasi hukum, melainkan juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan persepsi warga di sekitar wilayah terdampak. (T2)
![InfoSAWIT](https://www.infosawit.com/wp-content/uploads/2026/05/Iklan-Topaz-website-REV-ok.jpg")
