Agrinas Hadapi Sejumlah Konflik Agraria, PURAKA Dorong Peran Aktif Presiden Prabowo

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Pusat Hukum & Resolusi Konflik (PURAKA), Ahmad Zazali, menyoroti meningkatnya konflik agraria yang melibatkan PT Agrinas Palma Nusantara (APN), perusahaan pengelola lahan sawit sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Menurutnya, konflik yang muncul di berbagai daerah harus segera ditangani serius agar agenda penegakan hukum dan kedaulatan pangan pemerintah tidak justru memicu ketegangan sosial berkepanjangan.

“Berdasarkan perkembangan situasi hingga akhir 2025 dan awal 2026, PT Agrinas Palma Nusantara menghadapi konflik di sejumlah wilayah seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat,” diungkapkan Ahmad Zazali kepada InfoSAWIT, Senin (26/1/2026).

Di Riau, kata dia, konflik bahkan melibatkan masyarakat adat, di antaranya Talang Mamak, Sakai, dan Tambusai. Situasi ini dinilai menjadi alarm bahwa pengelolaan kebun sitaan tidak cukup hanya berorientasi produksi, tetapi juga harus mengedepankan tata kelola yang adil dan menghindari praktik kekerasan di lapangan.

BACA JUGA: MPOB Siapkan Harga Acuan Minyak Jelantah Mulai 2026, Malaysia Perketat Tata Kelola UCO

Ahmad Zazali pun menyampaikan sejumlah saran strategis kepada Presiden Prabowo Subianto agar penyelesaian konflik kebun sitaan Satgas PKH yang dikelola Agrinas dapat dilakukan secara menyeluruh.

Audit KSO Agrinas, Libatkan BPK dan Kejaksaan Agung

Saran pertama, Ahmad Zazali mendorong evaluasi total terhadap pola Kerja Sama Operasional (KSO) yang dijalankan Agrinas. Ia meminta Presiden memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Kejaksaan Agung melakukan audit investigatif atas operasional Agrinas, termasuk legalitas pengambilalihan lahan dari Satgas PKH.

Menurutnya, ada sorotan publik bahwa KSO tersebut rawan memunculkan konflik baru dan perlu dipertanyakan keseriusan Agrinas dalam mengelola lahan sitaan. “Pastikan tidak ada aktor baru yang hanya menggantikan oligarki lama, tanpa memperbaiki kesejahteraan masyarakat sekitar,” tegasnya.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode I-Januari 2026 Turun Rp 37,92 per Kg

Prioritaskan Restorative Justice, Bukan Pendekatan Keamanan

Zazali juga mengingatkan bahwa konflik agraria tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Ia meminta Satgas PKH dan Agrinas memprioritaskan dialog terbuka dan kemitraan dengan masyarakat adat maupun lokal.

Ia menyinggung adanya konflik berdarah di wilayah KSO Agrinas, salah satunya disebut terjadi di Kabupaten Bengkalis, Riau, yang menyebabkan korban luka hingga kerusakan kendaraan.

Karena itu, ia menilai pemetaan ulang terhadap hak-hak tanah adat menjadi langkah penting, agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pengelolaan kebun sitaan, melainkan dilibatkan sebagai mitra utama.

BACA JUGA: LinkAR Borneo Sebut PT ESR Diduga Lakukan Deforestasi Hampir 1.000 Ha dan Ancaman Habitat Orangutan

Verifikasi Ulang Lahan Sitaan hingga 1 Juta Hektare

Saran berikutnya, Ahmad Zazali menekankan pentingnya transparansi dan validasi lahan. Ia menyebutkan perlunya verifikasi ulang atas lahan yang diserahkan Satgas PKH kepada Agrinas, dengan luas yang disebut mencapai 674 ribu hektare hingga lebih dari 1 juta hektare.

Verifikasi tersebut dinilai krusial untuk memastikan status lahan benar-benar clean and clear, mengingat banyak dugaan tumpang tindih dengan lahan masyarakat yang memicu gesekan sosial.

Selain persoalan lahan, Zazali juga menilai aspek manajemen Agrinas perlu dibenahi. Ia menyarankan perombakan manajemen apabila ditemukan kelalaian serius atau pembiaran konflik yang terus berulang.