Jamin Hak Buruh dan Warga Lokal
Dalam saran terakhir, Ahmad Zazali meminta pemerintah memastikan perlindungan hak buruh serta masyarakat adat dan warga lokal yang terdampak alih kelola lahan ke Agrinas.
Menurutnya, kinerja perusahaan tidak boleh hanya diukur dari keuntungan finansial. Ia menilai orientasi Agrinas harus seimbang antara pencapaian ekonomi dan dampak sosial di lapangan. “Fokus tidak boleh hanya pada laba bersih, tetapi juga pada dampak sosial-ekonomi di tapak,” katanya, merujuk pada informasi laba bersih Agrinas yang disebut mencapai Rp1,6 triliun pada 2025.
Ahmad Zazali menegaskan, langkah-langkah penyelesaian konflik tersebut penting agar agenda ketahanan pangan dalam program Asta Cita tidak justru mengorbankan hak masyarakat lokal.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun Tipis Pada Jumat (23/1), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Melemah
Ia berharap Presiden Prabowo dapat memastikan kebijakan penertiban kawasan hutan berjalan dengan pendekatan hukum yang tegas, namun tetap adil dan memberdayakan masyarakat sekitar. “Dengan langkah-langkah ini, misi ketahanan pangan diharapkan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat lokal, melainkan memberdayakan mereka,” pungkasnya. (T2)
