GAPKI Gaungkan “Total Safe, Total Health, Total Prosper” untuk Pekerja Perempuan Sawit

InfoSAWIT, PALU – Luas perkebunan kelapa sawit di Pulau Sulawesi memang belum sebesar Sumatera dan Kalimantan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat luas sawit di kawasan ini mencapai sekitar 411.000 hektare yang tersebar di sejumlah provinsi, baik dikelola perusahaan swasta, BUMN maupun petani sawit (Smallholders).

Namun, keterbatasan luasan tersebut tidak boleh membuat aspek keberlanjutan dan perlindungan tenaga kerja tertinggal. Komitmen itulah yang mengemuka dalam kegiatan bertema “Sulawesi Bergerak: Bersama Sawit Ramah Pekerja Perempuan” yang digelar pada 11–12 Februari 2026 di Palu, Sulawesi Tengah.

Kegiatan kolaboratif antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) tersebut diikuti lebih dari 150 peserta, mayoritas pekerja perempuan dari perusahaan sawit se-Sulawesi. Hadir pula mahasiswa, akademisi, unsur pemerintah, serikat buruh, NGO serta petani sawit.

BACA JUGA: EBB Luncurkan Alat Pemantau Implementasi RED III, Industri Biodiesel Eropa Hadapi Ketidakpastian Regulasi

Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI yang juga anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono Saragih, menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan merupakan mandat hukum, baik nasional maupun internasional.

Menurutnya, perlindungan pekerja perempuan juga menjadi syarat fundamental dalam berbagai standar sertifikasi, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela, serta Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat wajib.

“Perlindungan hak pekerja perempuan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum dan bagian dari standar keberlanjutan industri sawit,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (12/2/2026).

BACA JUGA: Harga Minyak Sawit Berpotensi Turun di Bawah RM4.000 per ton, Tertekan Serbuan Minyak Kedelai Amerika Selatan

Kegiatan ini turut menghadirkan pembicara dan fasilitator dari organisasi perburuhan dunia International Labour Organization (ILO) dan CNV Internationaal, serta Direktur Pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Peserta juga mendapatkan paparan praktik baik dari perusahaan Grup Astra dalam pengelolaan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Total Safe, Total Health, Total Prosper

Sumarjono memperkenalkan pendekatan baru dalam perlindungan pekerja perempuan, yakni konsep “total safe, total health & total prosper”.

Artinya, pekerja perempuan harus terjamin keselamatannya tanpa kecelakaan kerja, sehat saat bekerja tanpa menyimpan risiko penyakit akibat kerja, serta sejahtera secara ekonomi.

BACA JUGA: Kemenperin Nonaktifkan Pejabat Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO dan POME

Ia menekankan bahwa kesejahteraan (prosper) harus diperkuat melalui perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Saat ini terdapat lima program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Dengan kepesertaan Jamsostek yang lengkap, kesejahteraan pekerja dan keluarganya akan lebih terjamin, baik saat aktif bekerja maupun saat memasuki masa purna tugas,” jelasnya.