Apkasindo Ungkap Pentingnya Data Tunggal Sawit dan Penguatan Kelembagaan Petani

InfoSAWIT, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino menegaskan perlunya pembenahan tata kelola data dan penguatan kelembagaan dalam industri kelapa sawit nasional. Hal itu disampaikannya dalam sebuah acara yang dihadiri InfoSAWIT di Jakarta, Senin (2/3/2026) lalu.

Rino menilai, dengan luas perkebunan sawit nasional yang mencapai sekitar sekitar 17 juta hektare dan melibatkan jutaan pekebun, Indonesia seharusnya memiliki sistem data yang solid dan terintegrasi. Namun hingga kini, menurutnya, data produksi dan rantai pasok sawit masih belum sepenuhnya terkelola dalam satu sistem terpadu.

“Kalau kita bicara skala, angka-angka itu besar. Tapi tanpa sistem informasi manajemen yang rapi, kita sulit membaca secara presisi berapa produksi riil, berapa yang diolah, dan bagaimana distribusinya,” ujarnya.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik Pada Rabu (4/3), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Melemah

Dorong Sistem Informasi Terpadu

Rino mencontohkan Malaysia yang telah lebih dulu mengembangkan sistem informasi manajemen sawit yang terintegrasi. Di negara tersebut, pabrik kelapa sawit (PKS) wajib melaporkan volume produksi dan data lainnya secara berkala, sehingga pemerintah memiliki gambaran akurat mengenai kondisi industri.

Menurutnya, Indonesia perlu mengarah ke sistem serupa melalui pengembangan data tunggal kelapa sawit nasional. Dengan basis data yang kuat, kebijakan pemerintah—mulai dari penetapan program biodiesel hingga pengendalian pasokan minyak goreng—akan lebih tepat sasaran.

“Program biodiesel jalan, pasokan minyak goreng relatif cukup, industri oleokimia juga tetap beroperasi. Artinya secara umum suplai ada. Tinggal bagaimana kita memastikan data itu akurat dan bisa menjadi dasar kebijakan,” katanya.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Swadaya Riau Periode 4–10 Maret 2026 Naik Rp. 55,13 per Kg 

Rino juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Ia menyebut, peningkatan produktivitas tidak bisa dilepaskan dari kualitas pengelolaan di tingkat kebun rakyat.

“Kita ini harus naik kelas. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kompetensi menjadi kunci,” tegasnya.

Ia menambahkan, diplomasi sawit di tingkat global juga harus didukung dengan pembenahan di dalam negeri. Indonesia tidak cukup hanya menyampaikan narasi positif di forum internasional, tetapi juga harus menunjukkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Plasma Riau 4-10 Maret 2026 Naik Rp 55,57 per Kg

Aspek Regulasi dan Status Lahan

Dalam kesempatan tersebut, Rino turut menyinggung dinamika historis pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia, termasuk proses nasionalisasi pascakemerdekaan. Ia menilai, persoalan tata kelola lahan dan regulasi yang tumpang tindih masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara hati-hati dan konstitusional.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi faktor penting bagi petani, terutama terkait status lahan, perizinan, dan sertifikasi. Ia menekankan bahwa banyak kebun rakyat yang telah berdiri sejak puluhan tahun lalu, namun masih menghadapi persoalan administratif akibat perubahan kebijakan tata ruang dan kawasan hutan.