Mulai Juli 2026, B50 Resmi Diterapkan, Hemat 4 Juta KL BBM dan Dorong Surplus Solar

InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah resmi menerapkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian pasokan minyak global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Kebijakan B50 merupakan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak sawit (CPO) dengan 50 persen solar. Langkah ini diyakini mampu menekan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan komoditas sawit domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa implementasi B50 menjadi bagian dari upaya efisiensi energi nasional yang mulai berlaku pertengahan tahun ini.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode II-Maret 2026 Naik Rp 118,75 per Kg

“Sebagai bagian dari kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50, ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers dipantau InfoSAWIT secara daring, ditulis Kamis (2/4/2026).

Airlangga mengungkapkan, kesiapan infrastruktur dan operasional telah dipastikan, termasuk dari PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana utama distribusi energi nasional.

Dari sisi manfaat, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat konsumsi BBM berbasis fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun. Selain itu, efisiensi subsidi energi juga diperkirakan mencapai Rp48 triliun.

BACA JUGA: HR CPO April 2026 Naik 5,41 Persen Jadi US$ 989,63/MT, BK Tembus US$ 148 per ton

“Tentu dalam enam bulan ada penghematan dari fosil dan ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilai Rp 48 triliun,” jelas Airlangga.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga berpotensi menciptakan surplus pasokan solar di dalam negeri.

“Dengan implementasi B50 maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.

BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Lamandau Raup Rp737 Juta, Bukti Nyata Keberlanjutan Berbuah Manis

Menurutnya, kombinasi antara program B50 dan peningkatan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan energi nasional.

Di sisi lain, kebijakan ini juga sejalan dengan langkah pemerintah dalam mengatur konsumsi BBM subsidi. Mulai 1 April 2026, pembelian BBM subsidi untuk kendaraan pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari, guna memastikan distribusi energi lebih tepat sasaran.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat, sekaligus memberikan dampak positif bagi industri kelapa sawit sebagai sumber utama bahan baku biodiesel. (T2)