Dana BPDP Dinilai Tak Seimbang, Insentif Biodiesel Jauh Melampaui Dukungan ke Petani Sawit

InfoSAWIT, JAKARTA – Skema pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kembali menjadi sorotan. Data terbaru menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara alokasi dana untuk program biodiesel dibandingkan dengan dukungan langsung kepada petani sawit (smallholders), terutama dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Padahal, secara mandat kelembagaan, BPDP memiliki tugas utama menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana perkebunan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, riset, hingga peremajaan kebun dan sarana prasarana.

Data menunjukkan bahwa sepanjang 2015 hingga 2025, BPDP telah menyalurkan dana sebesar Rp239 triliun untuk program biodiesel. Total volume biodiesel yang disalurkan mencapai 83,88 juta kiloliter, dengan dampak ekonomi berupa penghematan devisa hingga Rp750,74 triliun dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 222 juta ton CO₂.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 24-30 April 2026 Turun Rp. 64,39 per Kg

Bahkan, pada 2025 saja, volume penyaluran biodiesel mencapai 14,7 juta KL seiring implementasi program B40. Angka ini menegaskan bahwa porsi terbesar dana BPDP masih difokuskan pada sektor energi berbasis sawit.

Dukungan ke Petani Masih Terbatas

Berbanding terbalik, alokasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terlihat jauh lebih kecil. Sepanjang 2016 hingga 2025, total dana yang disalurkan hanya mencapai sekitar Rp12,01 triliun, dengan cakupan 117.190 petani dan luas lahan sekitar 408.512 hektare.

Pada 2025, realisasi PSR tercatat 43.590 hektare yang tersebar di 22 provinsi. Angka ini dinilai masih jauh dari kebutuhan peremajaan sawit nasional, mengingat luas kebun sawit Indonesia mencapai lebih dari 16 juta hektare.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumbar Periode 22 – 30 April 2026 Turun Rp119,76 per Kg

Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan kritis terkait arah kebijakan pendanaan BPDP, terutama dalam konteks pemerataan manfaat bagi pelaku utama industri sawit, yakni petani.

Jika dibandingkan secara kasar, alokasi dana biodiesel mencapai hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan program PSR. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas pendanaan masih sangat condong pada kepentingan hilirisasi energi, dibandingkan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di hulu.

Padahal, tantangan di sektor perkebunan sawit masih cukup kompleks, mulai dari produktivitas yang rendah (rata-rata 3,6 ton CPO/ha/tahun dari potensi 6–8 ton), persoalan legalitas lahan, hingga keterbatasan akses pasar dan konflik tata kelola.

BACA JUGA: Dorong Hilirisasi Sawit, DPR Minta BUMN Perkebunan Libatkan Masyarakat Lokal

Padahal secara regulasi, BPDP tidak hanya bertugas mendukung biodiesel, tetapi juga mencakup pengembangan SDM, riset dan inovasi, promosi, hingga pemenuhan kebutuhan pangan dan energi berbasis perkebunan.

Namun dalam praktiknya, dominasi anggaran pada biodiesel dinilai mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain yang lebih langsung menyentuh petani, seperti peremajaan, peningkatan produktivitas, dan penguatan kelembagaan smallholders.