Sawit 2,3 Juta Hektar: Ambisi Besar, PR Lama yang Belum Tuntas

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketika pemerintah menyatakan hendak menambah 2,3 juta hektare lahan sawit baru sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional, pertanyaan paling mendasar justru muncul dari hulu: apakah tata kelola sawit Indonesia sudah cukup sehat untuk menanggung ekspansi sebesar itu?

Pernyataan Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, tentang komitmen pemerintah memperluas areal sawit—sesuai arahan Presiden Prabowo—sekilas terdengar seperti kelanjutan logis dari narasi besar hilirisasi, energi terbarukan, dan penguatan ekonomi nasional. Sawit, dalam logika pembangunan, memang terlalu besar untuk diabaikan. Ia menyumbang devisa, menjadi bahan baku biodiesel, menopang industri oleokimia, dan menjadi tumpuan hidup jutaan smallholders di seluruh Indonesia.

Namun di balik optimisme itu, ada satu soal yang belum selesai: kita masih belum benar-benar menata sawit yang sudah ada.

BACA JUGA: Masuk Usia 45 Tahun, GAPKI Sebut Industri Sawit Kunci Ekonomi dan Energi Indonesia

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menertibkan hampir 4 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Luas itu bukan angka kecil—bahkan lebih besar dari target perluasan yang kini digadang-gadang. Artinya, sebelum bicara membuka lahan baru, Indonesia masih berhadapan dengan warisan lama berupa kebun sawit yang status lahannya kabur, legalitasnya bermasalah, dan tata kelolanya belum menemukan bentuk yang sehat.

Di titik inilah rencana ekspansi 2,3 juta hektare layak dibaca bukan semata sebagai agenda ekonomi, melainkan sebagai ujian politik tata kelola sumber daya alam.

Raksasa Bernama Sawit, dengan Pondasi yang Retak

Indonesia hari ini adalah produsen sawit terbesar di dunia. Luas perkebunannya pada 2024 diperkirakan mencapai 16,01 juta hingga 16,83 juta hektare, dengan Riau sebagai episentrum utama, memiliki sekitar 2,82 juta hektare, atau hampir seperlima dari total kebun sawit nasional.

BACA JUGA: Pendapatan TLDN Naik 6,8 Persen pada Kuartal I/2026, Produksi CPO dan Efisiensi Operasional Menguat

Tetapi luas lahan bukan satu-satunya cerita.

Produksi sawit Indonesia sejatinya masih bisa didorong jauh lebih besar melalui intensifikasi, bukan sekadar ekstensifikasi. Dengan kata lain: memperbaiki kebun yang ada, bukan buru-buru membuka hutan baru.

Replanting pohon sawit tua yang mendekati usia 30 tahun, penggunaan benih unggul, penguatan riset bioteknologi, digitalisasi kebun, efisiensi pabrik, hingga penerapan agronomi presisi, adalah jalan yang secara ekologis lebih masuk akal. Produktivitas bisa naik tanpa membuka sejengkal lahan baru.

BACA JUGA: Agrinas Palma Nusantara Usung Model Sawit Berkelanjutan untuk Dongkrak Produksi Nasional

Masalahnya, bahkan pada level tata kelola dasar, pekerjaan rumahnya masih menumpuk.

Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)—yang menjadi standar keberlanjutan nasional—secara angka memang tampak berkembang. Hingga akhir 2021/awal 2022, lebih dari 760 sertifikat ISPO telah diterbitkan. Namun jika menengok petani kecil, gambarnya berubah drastis.

Dari 6,2 juta hektare kebun sawit milik smallholders pada 2023, hanya 81 sertifikat ISPO yang terbit, mencakup 58.289 hektare. Itu berarti baru sekitar 0,3 persen petani independen yang tersertifikasi.