Padahal, menurutnya, hak tradisional masyarakat tidak serta-merta hilang hanya karena masyarakat belum memiliki dokumen administratif dari pemerintah.
Sawit Watch pada akhirnya mendorong agar implementasi Putusan MK dilakukan dengan paradigma yang lebih restoratif dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan terhadap masyarakat yang telah lama hidup di kawasan hutan tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga mempertimbangkan sejarah penguasaan, ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya, serta kebutuhan hidup mereka.
Perdebatan mengenai batas antara kegiatan nonkomersial dan komersial pun dinilai masih membutuhkan pemaknaan lebih lanjut, termasuk terkait aktivitas perkebunan sawit rakyat. Surambo mengakui persoalan tersebut masih menjadi bagian dari diskusi dan konsultasi lebih lanjut. (T2)
![InfoSAWIT](https://infosawit.com/wp-content/uploads/2026/05/Iklan-Topaz-website-REV-ok.jpg")
