Dialog tersebut diperlukan untuk memastikan penerapan sistem berjalan konsisten dan dapat dipahami seluruh pelaku usaha, terutama menjelang pemberlakuan pemrosesan ekspor minyak sawit dan produk turunannya melalui platform DSI pada 1 Januari 2027.
Bagi Luke, tantangan utama bukan sekadar membangun sistem digital, tetapi memastikan sistem tersebut mampu memberikan kepastian dan menjaga kelancaran perdagangan.
Ia menegaskan, tujuan akhir dari penguatan tata kelola ini adalah memastikan minyak sawit Indonesia dapat menjangkau pasar dunia dengan kualitas, integritas, dan rekam jejak perdagangan yang tetap terjaga.
BACA JUGA: Pemerintah Rekomendasikan Pencabutan HGU 11 Perusahaan Perkebunan Terkait Karhutla
“Komitmen kami adalah membuat perdagangan minyak sawit Indonesia lebih transparan, lebih mudah ditelusuri, dan lebih akuntabel. Ini merupakan pekerjaan bersama yang harus dibangun dengan seluruh pelaku industri,” tandas Luke. (T2)
