InfoSAWIT, NUSA DUA – Kebijakan peningkatan bauran biodiesel hingga B50 dinilai tidak bisa hanya dilihat dari sisi ketahanan energi. Pemerintah perlu menghitung secara menyeluruh konsekuensi kebijakan tersebut terhadap penerimaan fiskal, kinerja ekspor sawit, serta keberlanjutan lingkungan.
Pandangan tersebut disampaikan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 and 2027 Price Outlook yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (12/11/2026), di Bali.
Achmad mengingatkan, kebijakan biodiesel berpotensi membawa konsekuensi terhadap sejumlah sektor yang saling berkaitan. Karena itu, pemerintah diminta tidak mengambil keputusan secara parsial dengan hanya menitikberatkan pada target ketahanan energi.
BACA JUGA: ESDM Siapkan Skema Teknis Biodiesel B50, Infrastruktur dan Pembiayaan Jadi Perhatian
Menurut dia, salah satu aspek yang perlu diperhitungkan adalah potensi penurunan ekspor. Apabila kebutuhan bahan baku untuk program biodiesel meningkat, sementara produksi tidak mengalami perubahan signifikan, maka pasokan yang tersedia untuk pasar ekspor berpotensi tertekan.
Ia menyinggung kemungkinan pengurangan ekspor hingga 10 persen sebagai salah satu skenario yang perlu dikaji. Pertanyaan pentingnya, jika prinsip kebijakan tetap dipertahankan tanpa perubahan, sektor mana yang pada akhirnya harus menanggung konsekuensi tersebut?
Selain ekspor, Achmad juga mengingatkan pentingnya memperhitungkan risiko El Nino terhadap produksi perkebunan kelapa sawit. Kondisi iklim dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku, sehingga perencanaan kebutuhan biodiesel perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan produksi.
Achmad menilai, pembahasan kebijakan B50 seharusnya melibatkan lebih banyak kementerian dan pemangku kepentingan, bukan hanya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebab, dampaknya tidak berhenti pada sektor energi, tetapi juga menyentuh perdagangan, keuangan negara, perkebunan, hingga lingkungan.
Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif dengan memperhitungkan tiga kepentingan utama, yakni ketahanan energi, keberlanjutan fiskal, serta aspek sosial dan lingkungan.
Di sisi perkebunan, peningkatan kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel juga perlu dikaitkan dengan kebijakan produksi dan penggunaan lahan. Jika kebutuhan bahan baku terus meningkat, terdapat risiko munculnya dorongan untuk memperluas areal perkebunan.
BACA JUGA: IPOC 2026: Pemerintah Tegaskan Pendekatan Tanpa Toleransi terhadap Pembakaran Lahan Sawit
Menurut Achmad, pemerintah perlu memastikan bahwa upaya memperkuat ketahanan energi tidak justru memunculkan persoalan baru berupa tekanan terhadap lingkungan. Kebijakan sawit, termasuk pengembangan biodiesel, harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan berbagai kepentingan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan kajian dampak sebelum kebijakan dijalankan. Langkah antisipatif dinilai lebih penting dibandingkan baru merespons persoalan setelah dampaknya terjadi.
Dengan demikian, keberhasilan program biodiesel tidak semestinya hanya diukur dari peningkatan bauran energi. Kemampuan menjaga ekspor, mengelola beban fiskal, melindungi kepentingan sosial, serta memastikan keberlanjutan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan sawit nasional. (T2)
