InfoSAWIT, JAKARTA – Jutaan petani dan pekerja informal yang terlibat dalam rantai pasok kelapa sawit masih menghadapi keterbatasan akses terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono Saragih, menggagas Gerakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ekosistem Sawit Berkelanjutan atau GESIT Sawit.
Program tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Sawit Nasional, 18 November 2026, bersamaan dengan penyelenggaraan Indonesia Labour on Palm Oil Conference (ILaPOC) 2026 di Jakarta. GESIT Sawit dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Kamis (19/11/2026), Sumarjono menjelaskan bahwa perlindungan pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di sektor kelapa sawit. Kelompok tersebut mencakup petani, buruh tani, sopir, hingga pemilik warung yang aktivitas ekonominya berkaitan dengan ekosistem perkebunan.
Berbeda dengan pekerja formal yang wajib didaftarkan perusahaan sesuai ketentuan, pekerja informal membutuhkan pendekatan khusus untuk memperoleh perlindungan. Sebagian besar tinggal di wilayah perdesaan, sementara jangkauan kantor pelayanan BPJS Ketenagakerjaan masih terbatas hingga tingkat kabupaten.
Karena itu, GESIT Sawit mengandalkan kolaborasi dengan lembaga dan pelaku usaha yang telah memiliki hubungan langsung dengan pekerja di lapangan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan tanpa hanya bergantung pada keberadaan kantor pelayanan formal.
PKS Menjadi Pintu Masuk Perlindungan Pekerja
Salah satu model percontohan GESIT Sawit telah dimulai di sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dalam pelaksanaannya, koperasi karyawan di lingkungan PKS dilibatkan sebagai agen PERISAI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia), yang menjadi perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Produktivitas Sawit Nasional 3,4 Ton per Hektare, Kementan Dorong Penguatan Pekebun Rakyat
Model ini memanfaatkan hubungan bisnis yang telah terbentuk antara PKS dan petani pemasok tandan buah segar (TBS). Petani secara rutin menjual hasil panennya ke pabrik, sehingga PKS memiliki hubungan dan informasi mengenai pekebun yang memasok bahan baku.
Melalui jaringan tersebut, koperasi karyawan diharapkan dapat membantu memperkenalkan sekaligus memfasilitasi kepesertaan jaminan sosial bagi petani dan pekerja informal di sekitar perkebunan.
Selain memperluas perlindungan, skema ini juga membuka peluang pemberdayaan koperasi karyawan sebagai bagian dari ekosistem kesejahteraan di lingkungan industri sawit.
BACA JUGA: GAPKI Soroti Produktivitas Sawit yang Melambat, Percepatan PSR Dinilai Mendesak
Ekosistem Sawit Membutuhkan Kolaborasi
Skala industri kelapa sawit membuat perluasan perlindungan pekerja tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dalam siaran pers tersebut disebutkan, perkebunan sawit tersebar di 26 provinsi, sekitar 160 kabupaten, dan kurang lebih 17.000 desa.
Sektor ini diperkirakan menghidupi sekitar 16 juta pekerja. Jika keluarga mereka turut diperhitungkan, jumlah masyarakat yang bergantung pada ekosistem sawit mencapai sekitar 50 juta jiwa.
Besarnya cakupan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Risiko pekerjaan, ketidakpastian pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap jaminan sosial dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga yang menggantungkan hidup pada industri sawit.
Melalui GESIT Sawit, pelaku industri, koperasi, pemerintah, dan lembaga terkait diharapkan dapat membangun mekanisme perlindungan yang lebih dekat dengan pekerja. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari pendekatan People-Centric Sustainable Palm Oil, yang menempatkan manusia sebagai salah satu pusat pembangunan industri sawit berkelanjutan.
Dengan demikian, keberlanjutan sawit tidak hanya diukur dari kinerja produksi dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga dari kemampuan industri memastikan petani dan pekerja yang menopang rantai pasok memperoleh perlindungan serta kesejahteraan yang lebih baik. (T2)
