InfoSAWIT, JAKARTA – Peningkatan produksi dan ekspor belum sepenuhnya menghapus tantangan struktural industri kelapa sawit Indonesia. Produktivitas perkebunan yang cenderung melemah dalam beberapa tahun terakhir, ditambah kebutuhan peremajaan tanaman tua, menjadi persoalan yang perlu segera ditangani untuk menjaga daya saing industri sawit nasional.
Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Azis Hidayat, mengatakan peningkatan produktivitas harus menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan industri. Terlebih, kebutuhan minyak sawit terus berkembang seiring meningkatnya konsumsi domestik dan permintaan pasar internasional.
Dalam Diskusi Forwatan bertajuk “Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Mewujudkan Sawit Berkelanjutan” yang dihadiri InfoSAWIT di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Azis mengingatkan bahwa kecenderungan penurunan produktivitas selama sekitar lima tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius.
Menurutnya, peningkatan konsumsi dalam negeri, termasuk melalui pengembangan program biodiesel, akan menambah kebutuhan minyak sawit nasional. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas kebun agar pasokan tetap terjaga tanpa terus bergantung pada perluasan areal.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program ini menjadi instrumen untuk mengganti tanaman yang sudah tua dan tidak produktif dengan bahan tanam unggul, sekaligus memperbaiki praktik budidaya di tingkat kebun.
Namun, pelaksanaan PSR masih menghadapi sejumlah hambatan. Azis menyoroti persoalan legalitas lahan, terutama kebun yang berada dalam kawasan hutan atau belum memiliki dokumen yang memadai. Persyaratan administrasi tersebut membuat sebagian pekebun membutuhkan waktu lebih panjang untuk memenuhi ketentuan program.
BACA JUGA: Sang Hyang Seri Dorong Penguatan Ekosistem Benih Nasional, Untuk Perkuat Kemandirian Pangan
Ia juga menilai jalur kemitraan antara perusahaan perkebunan dan petani perlu terus dikembangkan. Melalui pola tersebut, perusahaan dapat membantu proses pendampingan, pengumpulan dokumen, pengelolaan kebun, hingga memastikan hasil peremajaan terhubung dengan rantai pasok industri.
Good Agricultural Practices Menjadi Fondasi
Selain peremajaan, peningkatan produktivitas harus ditopang penerapan praktik budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP). Azis menjelaskan, produktivitas kelapa sawit dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kualitas benih, kondisi tanah dan iklim, teknik budidaya, hingga pengolahan hasil.
Penerapan GAP perlu dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan perkebunan, pembukaan dan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, hingga pengolahan tandan buah segar (TBS).
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Siapkan 1,55 Juta Ton Pupuk Bersubsidi, Stok Diklaim Cukup untuk 56 Hari
Menurutnya, penggunaan benih unggul bersertifikat menjadi salah satu persyaratan penting untuk membangun kebun yang produktif. Pengelolaan lahan juga harus memperhatikan karakteristik lingkungan, termasuk kawasan gambut, agar kegiatan budidaya tidak menimbulkan kerusakan ekologis.
Azis turut mengingatkan pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Praktik pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk kebakaran yang masih terjadi di sejumlah lokasi, dapat merusak reputasi industri sawit Indonesia di pasar internasional.
Karena itu, penerapan standar keberlanjutan dan ketentuan teknis perkebunan perlu menjadi bagian dari kegiatan operasional perusahaan maupun pekebun.
BACA JUGA: Impor Minyak Nabati India Cetak Rekor 16,92 Juta Ton, Pembelian Sawit dan Kedelai Meningkat
Kepastian Regulasi dan Rantai Pasok
Di luar persoalan teknis budidaya, GAPKI juga menyoroti tantangan regulasi yang memengaruhi iklim usaha perkebunan. Azis menyinggung perlunya kejelasan pengaturan mengenai kewajiban pembangunan kebun masyarakat atau plasma, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan industri pengolahan kelapa sawit.
Ia menilai kepastian regulasi penting agar perusahaan dan pekebun memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha. Ketidakjelasan pembagian kewenangan maupun persyaratan administratif berpotensi memperpanjang proses investasi dan menghambat pengembangan kemitraan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kebutuhan memperkuat data dan informasi perkebunan, termasuk hubungan antara kebun dan pabrik kelapa sawit (PKS). Ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk mendukung pengawasan kapasitas pengolahan, memastikan asal bahan baku, dan membangun rantai pasok yang lebih tertata.
Azis juga menyinggung pentingnya penyelesaian persoalan kebun yang terindikasi berada dalam kawasan hutan serta pengembangan pola kemitraan antara PKS dan pekebun. Menurutnya, hubungan kebun dan pabrik perlu diperkuat agar pasokan TBS lebih terjamin dan kegiatan pengolahan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Di tengah persaingan minyak nabati global dan dinamika geopolitik, industri sawit Indonesia perlu terus memperkuat daya saingnya. Bagi GAPKI, peningkatan produktivitas melalui penerapan GAP, percepatan PSR, kepastian regulasi, dan penguatan kemitraan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan industri sawit nasional. (T2)
