InfoSAWIT, SIAK – Penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Upaya pencegahan melalui pembasahan gambut, pengendalian tata air, serta pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) secara berkala dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran berulang.
Pandangan tersebut disampaikan Bupati Siak, Afni Zulkifli, sebagaimana dilansir InfoSAWIT dari akun media sosialnya, Selasa (17/11/2026). Ia menilai, persoalan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pendekatan kebijakan yang menyentuh kondisi lapangan, bukan sekadar keputusan yang dirumuskan dari ruang-ruang pemerintahan.
Afni mengungkapkan, salah satu persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah kondisi kawasan hutan produksi yang selama ini bersinggungan dengan aktivitas masyarakat, termasuk keberadaan permukiman dan lahan perkebunan. Menurutnya, kebijakan penanganan kawasan tersebut harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekologis yang telah terbentuk.
BACA JUGA: POPSI Minta DSI Tunda Service Fee Ekspor Sawit, Pekebun Masih Tertekan El Niño
Ia juga menyoroti pertanyaan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemungkinan mencegah kebakaran gambut di kawasan hutan. Menurut Afni, jawabannya terletak pada upaya memastikan gambut tetap basah sepanjang tahun, termasuk ketika memasuki musim kemarau.
Secara alami, gambut merupakan ekosistem yang memiliki kandungan air tinggi. Namun, eksploitasi lahan dan pengelolaan tata air yang tidak tepat pada masa lalu telah menyebabkan perubahan kondisi hidrologis, sehingga sebagian kawasan gambut menjadi rentan mengering dan terbakar.
Afni menjelaskan, berdasarkan ketentuan PP Nomor 57 Tahun 2016, tinggi muka air tanah pada lahan gambut harus dijaga agar tidak lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut. Karena itu, pemantauan kondisi air menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla.
Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah Berbasis Digital
Untuk memperkuat pengawasan, Afni mengusulkan pemasangan alat pemantau tinggi muka air tanah yang terhubung dengan sistem digital. Dengan perangkat tersebut, kondisi gambut dapat dipantau secara berkala dan informasi mengenai wilayah yang mengalami penurunan muka air bisa segera diketahui.
Ia menyebutkan, kawasan hutan yang menjadi perhatian di Siak memiliki luas lebih dari 400 ribu hektare. Jika menggunakan pendekatan radius pemantauan sekitar 25 kilometer, diperlukan sekitar 167–169 titik pemantauan untuk menjangkau kawasan tersebut.
Sistem pemantauan itu diharapkan dapat memberikan peringatan dini ketika kondisi air tanah menunjukkan tingkat kerawanan. Informasi yang diterima melalui telepon seluler memungkinkan pemerintah daerah segera mengidentifikasi lokasi yang membutuhkan penanganan.
BACA JUGA: Konflik Gajah Sumatera di Bener Meriah Meluas, Pemkab Evaluasi Parit Perkebunan Sawit
Ketika ditemukan indikasi penurunan tinggi muka air tanah, langkah yang dapat dilakukan antara lain menyekat kanal atau memperbaiki sistem pengendalian air agar air tidak terus mengalir keluar dari kawasan gambut.
Afni juga mengungkapkan adanya inovasi masyarakat di Kampung Dayun, Siak, berupa alat pemantau muka air gambut sederhana dengan biaya pembuatan sekitar Rp600 ribu. Meskipun masih menggunakan sistem manual, perangkat tersebut dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih terjangkau untuk pemantauan rutin, terutama selama musim kemarau.
Pengelolaan Air Lebih Penting daripada Sekadar Pemadaman
Lebih lanjut, Afni menegaskan bahwa pencegahan karhutla harus menjadi prioritas dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Ketika gambut sudah terbakar, upaya pemadaman membutuhkan sumber daya, personel, dan peralatan yang jauh lebih besar.
BACA JUGA: Ida Fauziyah Minta Pemerintah Jaga Harga TBS Petani di Tengah Penurunan HR CPO November 2026
Menurutnya, persoalan utama di sejumlah kawasan gambut adalah perebutan sumber daya air antara perusahaan, masyarakat, dan aktivitas perkebunan. Kondisi tersebut dapat memperburuk kekeringan apabila tidak diatur melalui pengelolaan tata air yang terintegrasi.
Karena itu, ia meminta agar penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap perusahaan. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan kondisi penguasaan lahan dan aktivitas masyarakat, termasuk perkebunan yang berada di kawasan gambut.
Afni mengingatkan, pencabutan izin tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan pengelolaan kawasan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila lahan kemudian tidak dikelola dengan baik. Pendekatan yang dibutuhkan adalah memperluas kerja sama dan memperkuat pembasahan gambut secara menyeluruh.
BACA JUGA: Wamenlu Arif Havas: Tekanan Terhadap Sawit Sama Dengan Serangan Terhadap Petani Kecil
Ia juga mengusulkan penempatan tenaga ahli pengelolaan air (water management) dan gambut di setiap kecamatan. Tenaga ahli tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi teknis bagi masyarakat maupun pihak yang akan melakukan aktivitas pembukaan dan pengelolaan lahan gambut.
Dengan demikian, keputusan pengelolaan lahan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan kondisi hidrologis dan daya dukung lingkungan.
Kebijakan Gambut Harus Berbasis Kesatuan Hidrologis
Dalam pandangannya, dukungan pemerintah pusat untuk pencegahan karhutla juga perlu mempertimbangkan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), bukan semata-mata berdasarkan batas administratif kabupaten atau kecamatan.
