InfoSAWIT, JAKARTA – Produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia yang rata-rata berada di kisaran 3,4 ton minyak per hektare per tahun dinilai masih membutuhkan penguatan, terutama melalui perbaikan tata kelola kebun rakyat. Peningkatan produktivitas tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan kemitraan perusahaan, peningkatan kapasitas pekebun, serta peremajaan tanaman yang sudah tua dan tidak produktif.
Ketua Kelompok Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Kementan, Mula Putra, mengatakan perkebunan rakyat menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan industri sawit nasional. Karena itu, strategi peningkatan produktivitas perlu menyentuh langsung pekebun, bukan hanya berfokus pada perkebunan skala besar.
Dalam Diskusi Forwatan bertajuk “Penguatan GAP dan Produktivitas untuk Mewujudkan Sawit Berkelanjutan” yang dihadiri InfoSAWIT di Jakarta, Rabu (18/11/2026), Mula Putra menekankan bahwa tantangan industri sawit ke depan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga kemampuan mempertahankan produktivitas di tengah perubahan kondisi lingkungan dan kebijakan.
BACA JUGA: GAPKI Soroti Produktivitas Sawit yang Melambat, Percepatan PSR Dinilai Mendesak
Menurutnya, potensi penurunan produksi perlu diantisipasi melalui langkah bersama. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah perubahan iklim, termasuk kemungkinan dampak El Niño terhadap pola curah hujan dan kondisi perkebunan. Situasi tersebut menuntut pengelolaan kebun yang lebih adaptif agar produktivitas tidak semakin tertekan.
Mula Putra juga mengingatkan bahwa perkebunan rakyat memiliki kontribusi besar dalam industri kelapa sawit Indonesia. Dengan porsi sekitar 41% dari total areal perkebunan sawit nasional, peningkatan kinerja sektor ini akan berpengaruh langsung terhadap produksi dan keberlanjutan industri secara keseluruhan.
Kemitraan Perusahaan dan Pekebun Perlu Diperkuat
Salah satu pendekatan yang dinilai penting adalah memperkuat kemitraan antara perusahaan perkebunan dan pekebun rakyat. Pola kerja sama tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai bentuk, mulai dari pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga keterhubungan pekebun dengan rantai pasok perusahaan.
Mula Putra menilai pendekatan terhadap perkebunan besar dan perkebunan rakyat tidak bisa sepenuhnya disamakan. Perkebunan besar dapat didorong melalui regulasi, insentif, dan kewajiban perusahaan, sedangkan pekebun rakyat membutuhkan dukungan yang lebih langsung agar mampu meningkatkan produktivitas dan memenuhi standar keberlanjutan.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), misalnya, perlu terus diperkuat untuk mengganti tanaman tua dan tidak produktif. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan penyelesaian sejumlah persoalan, terutama legalitas lahan, kesiapan kelembagaan pekebun, serta kemampuan memenuhi persyaratan administrasi.
Menurutnya, pengalaman pengembangan kebun melalui kemitraan dapat menjadi salah satu pembelajaran untuk mempercepat peningkatan produktivitas kebun rakyat. Perusahaan tidak hanya berperan sebagai mitra bisnis, tetapi juga dapat membantu pekebun dalam aspek teknis dan pengelolaan kebun.
BACA JUGA: Sang Hyang Seri Dorong Penguatan Ekosistem Benih Nasional, Untuk Perkuat Kemandirian Pangan
Sertifikasi Harus Mengubah Praktik di Lapangan
Selain kemitraan, Mula Putra menekankan bahwa keberlanjutan perkebunan sawit tidak cukup diukur dari kepemilikan sertifikat. Penerapan standar seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) seharusnya mendorong perubahan nyata dalam praktik pengelolaan kebun.
Ia mengibaratkan sertifikasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Hal yang lebih penting adalah bagaimana standar tersebut dipahami dan diterapkan oleh pekebun dalam kegiatan sehari-hari, mulai dari pencegahan kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan, hingga praktik budidaya yang baik.
Karena itu, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dari agenda keberlanjutan. Pekebun perlu memperoleh pendampingan agar mampu memahami ketentuan, menerapkan praktik budidaya yang sesuai, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Siapkan 1,55 Juta Ton Pupuk Bersubsidi, Stok Diklaim Cukup untuk 56 Hari
Dalam paparannya, Mula Putra juga menyoroti pentingnya program pemberdayaan yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, dukungan terhadap pekebun, serta penguatan praktik perkebunan berkelanjutan.
Pada akhirnya, peningkatan produktivitas sawit nasional membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perbaikan budidaya, percepatan peremajaan, penyelesaian persoalan lahan, kemitraan perusahaan, dan pemberdayaan pekebun harus berjalan beriringan. Dengan demikian, potensi produksi sawit Indonesia dapat dijaga sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelaku perkebunan rakyat. (T2)
