Ia juga meminta pemerintah mendorong penetapan harga yang transparan dan berkeadilan berdasarkan rendemen CPO yang diperiksa secara terbuka dengan melibatkan perwakilan petani. Potongan timbangan, menurut dia, perlu memiliki standar yang disepakati bersama antara perusahaan dan petani.
Lebih jauh, Novermal meminta pemerintah menyusun aturan tambahan mengenai mekanisme penetapan harga dan potongan timbangan bagi TBS kebun swadaya yang belum bermitra dengan PKS.
Ia beralasan, petani sawit swadaya di Pesisir Selatan belum memperoleh perlindungan yang memadai dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat turun tangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
BACA JUGA: TKS Jambi 2026 Soroti Produktivitas Sawit, B50 dan Ancaman El Niño Jadi Tantangan Industri
Hingga laporan ini disusun, tuduhan mengenai dugaan kartel harga dan praktik potongan timbangan tersebut merupakan laporan dari Novermal. Kebenaran dugaan itu masih memerlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan serta instansi berwenang. (T2)
















