InfoSAWIT, JAKARTA – Saat kondisi krisis global pasca Covid dan dampak perang Rusia Ukrian, petani perkebunan mengalami serangkaian tekanan yang membuat usaha perkebunan semakin sulit. Mulai dari pupuk yang semakin mahal dan langka, penurunan ekspor khusus untuk pasar Eropa, serta harga yang sempat anjlok seperti pada kelapa sawit. Pengamat perkebunan menilai pemerintah harus melakukan relaksasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan petani.
Gamal Nasir, pengamat perkebunan menyoroti kebijakan pemerintah yang cenderung menambah tekanan pada petani, seperti penghapusan subsidi pupuk untuk petani tebu. Menurutnya pengurangan subsidi pupuk pada kondisi seperti ini dimana pemerintah berusaha menekan HPP agar tidak terjadi inflasi akan menambah tekanan buat petani. Sehingga saat ini kencenderungan minat masyarakat untuk berkebun tebu semakin rendah.
“Kita sepakat distribusi pupuk subsidi di masa lalu perlu pembenahan. Namun pengurangan subsidi pada komoditas perkebunan di masa ini akan memberatkan petani, apalagi di sisi lain petani berusaha menekan agar harga gula di dalam negeri tetap stabil,” jelasnya.
Selain itu Gamal Nasir juga menyoroti realisasi PSR yang sangat rendah, salah satunya adalah berbagai aturan yang membatasi. Tentu ada banyak masalah di kelapa sawit mulai dari berbagai kasus hokum atau temuan yang cenderung membuat pemerintah membuat aturan berlapis. Namun dalam kondisi seperti ini sebaiknya dilakukan relaksasi.
“Setelah kondisi ekonomi kembali pulih, silahkan dilakukan penataan dan lakukan penegakan hukum yang tegas,” ungkap Gamal Nasir dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, belum lama ini.
Dengan adanya kegiatan relaksasasi ini kegiatan di pedesaan akan tumbuh, dan akan menstimulasi kegiatan ekonomi. Dalam kondisi demikian maka kita mengurangi berbagai dampak dari krisis global di ekonomi masyarakat menengah bawah khususnya di daerah pedesaan. (T2)
![InfoSAWIT](https://www.infosawit.com/wp-content/uploads/2026/03/Iklan-Topaz-website-REV.jpg")
