Skema Power Wheeling Perlu Dipertahankan dalam RUU EBET

InfoSAWIT, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk   menghapus  usulan  skema  power  wheeling  dari  daftar  inventarisasi  masalah  (DIM) Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang diserahkan kepada DPR pada Desember 2022. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyayangkan keputusan tersebut dan mendesak pemerintah dan DPR memasukan renewable power wheeling dalam pembahasan RUU EBET.

Skema power wheeling adalah pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Melalui skema ini, produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki PLN. Dalam pandangan IESR, power wheeling dapat meningkatkan permintaan energi terbarukan dan mendorong partisipasi masyarakat   dalam menyediakan energi terbarukan sehingga mengakselerasi peningkatan energi terbarukan, serta mengurangi beban investasi PLN untuk pembangkitan energi terbarukan.

“Pemanfaatan jaringan bersama tenaga listrik atau power wheeling akan memberikan akses yang lebih mudah bagi konsumen untuk mendapatkan pasokan energi terbarukan dengan harga yang kompetitif. Hal ini dapat mendorong minat pengembangan sumber daya energi terbarukan yang ada, dan tidak perlu bergantung pada permintaan dari PLN sebagai off-taker selama ini. Energi terbarukan (renewable) power wheeling juga akan meningkatkan tingkat utilisasi jaringan listrik milik PLN, dan menjadi sumber pendapatan baru,”  jelas Direktur Eksekutif IESR, dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, Kamis (12/1/2023).

BACA JUGA: Program B35 di Februari 2023 Akan Berlanjut ke B40

Menurutnya,   skema   power   wheeling   merupakan  konsekuensi  dari  sistem  ketenagalistrikan Indonesia  dengan  PLN  yang mempunyai hak monopoli dalam   penguasaan jaringan transmisi. Melalui skema power wheeling ini maka jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan secara bersama serta memungkinkan Independent Power Producers (IPP) energi terbarukan menjual listrik secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

Fabby menambahkan bahwa penilaian Kementerian Keuangan yang menyebutkan implementasi power wheeling bertentangan dengan situasi kelebihan suplai PLN merupakan alasan tidak tepat. Selain kelebihan suplai tersebut didominasi oleh pembangkit energi fosil sehingga menghambat

capaian target bauran energi bersih, Fabby menjelaskan, kondisi kelebihan suplai juga diprediksi tidak berlangsung lama dan akan berakhir pada 2025 seiring dengan bangkitnya laju pertumbuhan permintaan listrik pasca pandemi.

BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Raih Sertifikat RSPO, Hanya Dalam 3 Tahun

“RUU EBET jika disahkan akan berlangsung untuk kurun waktu yang panjang, bahkan melampaui masa kelebihan suplai saat ini. Pemerintah harus mendorong penambahan energi terbarukan secara cepat terutama sekali jika dikaitkan dengan rencana adanya pengakhiran PLTU pada 2030. Ke depannya,  power  wheeling  dapat  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  (revenue)  PLN  yang berasal dari sewa jaringan,” imbuh Fabby.

Lebih  jauh,  Deon  Arinaldo,  Manajer  Program  Transformasi  Energi,  IESR menjelaskan bahwa terlalu  dini  mencemaskan  kerugian  negara  dan PLN akibat penerapan skema power wheeling. Menurutnya, skema power wheeling ini jika disetujui dalam RUU EBET, masih akan perlu diturunkan peraturan pelaksanaannya, dan di peraturan ini bisa dikelola potensi dampak risiko pada PLN dan juga negara.

BACA JUGA: Berbagi Keuntungan Besar Bisnis CPO

“Sebagai contoh, pada penentuan tarif power wheeling, pemerintah bisa mengelola penentuan tarif ini berdasarkan kajian yang komprehensif sehingga dapat menyeimbangkan antara target pengembangan energi terbarukan dengan resiko pengurangan pertumbuhan listrik di PLN. Di sisi lain,  PLN  juga  masih  memungkinkan  untuk  ikut  ambil  bagian  dalam  skema  power  wheeling melalui sub-holding generation company-nya,” ujar Deon. (T2)