InfoSAWIT, JAKARTA – Sampai saat ini masalah di perkebunan kelapa sawit seperti tak berujung, belum satu selesai muncul masalah yang lainnya. Misalnya saja terkait validasi data luasan lahan perkebunan kelapa sawit, kata Advisor Senior Kantor Staff Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, sebelumnya Kementerian Pertanian mencatat luasan perkebunan kelapa sawit ada sekitar 14 juta ha, namun menurut foto citra satelit tutupan pohon kelapa sawit telah seluas 20 juta ha.
“Dalam prose perencanaan pembangunan nasional, perbedaan angka ini akan menjadi masalah kalau tidak segera dibereskan, dari data yang disampiakan ini yang harus kita bereskan, angka 14 juta Ha, ini angka terluas dan terbesar,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.
Selain masalah data, Abetnego yang sebelumnya adalah aktifis lingkungan dan pernah menjadi Ketua Walhi Nasional, mencatat, beberapa negara di dunia mulai melirik sawit sebagai sumber pembangunan mereka, seperti yang di lakukan di negara-negara Afrika. Namun demikian dalam pandangan Abetnego, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Afrika akan banyak terkendala beragam masalah seperti terkait tenaga kerja, demikian juga pengembangan kelapa sawit di Papua New Guinea, yang terkendala dengan situasi keamanan.
BACA JUGA: Cara Membuat Lahan Kelapa Sawit Kelas Tiga Mampu Berproduksi Tinggi
Sehingga posisi Indonesia sebagai produsen utama sawit dibilang masih aman. Saat ini Indonesia juga masih menggantungkan pasar sawit ke dua negara India dan China. Dimana merujuk angka dari Kementerian Pertanian produksi minyak sawit asal Indonesia tahun 2017 sekitar 37,81 juta ton, lalu PDB perkebunan tiga tahun terakhir dari 2015-2017 meningkat 5,7% dan 9% mengungguli PDB minyak, gas dan panas bumi.
Keterlibatan masyarakat tercatat kian semakin besar, utamanya di petani dan tenaga kerja, lalu kontribusi pertumbuhan juga nampak signifikan. Namun demikian ada beberapa isu yang butuh perhatian, misalnya produktivitas sawit masih rendah, lalu kebun sawit rakyat banyak yang butuh diremajakan walaupun kehadiran BPDPKS bisa menjawab situasi ini.
“Untuk isu deforestrasi, sementara kita ditingkat internasional kerap membanggakan angka positif yang dicapai sawit, tapi ini terlihat sangat relatif, tidak ada pemberian hutan alami bagi perkebunan,” katanya.
BACA JUGA: Guna Penuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor Sawit, Malaysia Longgarkan Aturan
Sebab itu pemerintah mulai melakukan pembenahan terkait tata kelola sumber daya alam termasuk perkebunan dengan beberapa kebijakan di bidang pertanahan dan sawit, dengan menerapkan beberapa kebijakan diantaranya, kebijakan Reforma Agraria, kebijakan Penyelesaian Tanah dan Kawasan Hutan, kebijakan Restorasi Gambut dan kebijakan Penghimpunan Dana Kelapa Sawit. “Isu pesoalan yang ada di hulu tadi, bisa address dan diselesaikan, bagi Kementerian teknis terkait, ada payung hukumnya,” tandas dia. (T2)
