Pulihkan Sulbar, Laksanakan Reforma Agraria Sejati Guna Tekan Konflik Agraria

Bahkan keberpihakan pemerintah kepada korporasi dibanding rakyat dalam hal penguasaan lahan telah dikuatkan melalui laporan WALHI pada bulan september tahun 2022 kemarin yang mencatat bahwa negara telah mengalokasikan lahan seluas 36,8 juta Ha kepada korporasi dan untuk rakyat hanya seluas 3,1 juta Ha se-Indonesia. Artinya sekitar 92% negara telah mengalokasikan lahan untuk korporasi dan hanya 8% yang dialokasikan untuk rakyat.

“Mengingat bahwa hari jadi Sulbar baru saja kita peringati bersama dengan penuh semangat, seharusnya kesadaran akan hal yang diulas diatas sebelumnya bisa mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan akar masalah terjadinya konflik agraria di Sulbar, bahkan sederetan masalah baik itu dari segi pendidikan, kesehatan, maraknya kriminalisasi dan pelecehan seksual, bahkan sampai praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang ada di Sulbar,” tandas Supriadi. (T2)