Serta keenam, mengungkapkan biasnya dalam mempertahankan status quo dengan tidak mengakui pelanggaran yang dilakukan AAL dan anak perusahaannya. “Serta mengeluarkan rekomendasi yang berakar pada model pembangunan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat di tangan perusahaan swasta dan bukannya mengakui hak pilihan dan penentuan nasib sendiri dari pemegang hak asasi manusia,” catat pihak Walhi dan FoE US seperti dalam laporannya.
Lebih lanjut catat pihak Walhi, analisis ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan yang peduli, termasuk lembaga pemerintah, AAL pembeli dan pemegang saham, perusahaan barang konsumen, masyarakat sipil, dan komunitas.
“Dengan konteks yang diperlukan untuk memahami kekurangan spesifik dalam laporan verifikasi serta kesalahan langkah yang selalu dilakukan AAL dalam menanggapi keluhan dan tuntutan masyarakat akan penyelesaian dan ganti rugi yang berarti,” catat pihak Walhi. (T2)
