Kendala Dana Sertifikasi ISPO Petani Sawit Bisa Diatasi Dengan Pendekatan Yurisdiksi

InfoSAWIT, JAKARTA – 13 tahun pelaksanaan ISPO di Indonesia baru mencapai 0,3% sertifikasi bagi petani kelapa sawit. padahal sebenarnya tahun 2025, mesti sudah hampir 100% karena terdapat target pemerintah bahwa pada tahun tersebut sistem itu bersifat wajib. Karena itu perlu ada gerakan yang masif dan inovatif dengan menerapkan sistem sertifikasi skala besar dengan pendekatan kewilayahan. Menurut SPKS, hanya dengan pendekatan ini akan mempercepat sistem sertifikasi di Indonesia khususnya petani skala kecil.

Sistem sertifikasi saat ini belum mampu menjawab tantangan di tingkat petani kelapa sawit khususnya untuk petani yang belum berkelompok yang berjumlah sangat besar sekitar 70% dari total 6,9 juta ha luas kebun petani. SPKS menilai, bahwa untuk menyelesaikan ini adalah kelembagaan di tingkat wilayah seperti pemerintah daerah. Pemda yang memiliki akses untuk mengelola dana bagi hasil serta dana BPDP-KS, memiliki akses ke pemerintah pusat dan memiliki infrastruktur birokrasi dan politik yang lengkapi dianggap memiliki kecocokan untuk menggerakkan sertifikasi ISPO di tingkat petani kecil. Dengan pendekatan kewilayahan/ pendekatan Yurisdiksi akan menghasilkan jumlah petani yang lebih besar.  

Pelaksanaan sertifikasi saat ini masih sangat rumit untuk petani kecil yang tersebar di 16.500 desa di Indonesia. Seperti, pembangunan kelompok terlebih dahulu di masing-masing desa, pendataan, pelatihan, pendampingan, pengurusan legalitas kebun serta kelembagaan dan sosialisasi. Ini proses yang sangat Panjang dan rumit. Peraturan harus menyederhanakan ini, akomodir pendekatan sertifikasi skala besar dengan pendekatan kewilayahan agar petani mudah mendapatkan sertifikasi ISPO.

BACA JUGA: 13 Tahun Pelaksanaan ISPO Hanya Capai 0,3% Sertifikasi untuk Petani, Peraturan harus Mewujudkan Keadilan   

Sebagai organisasi petani berupaya terus melakukan pengorganisasian kelompok petani swadaya dan melakukan pelatihan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan. Selanjutnya, SPKS juga mendorong kolaborasi multi pihak, termasuk Pemerintah, LSM, perusahaan perkebunan, petani dan masyarakat puas bekerjasama melakukan prinsip dan kriteria berkelanjutan ISPO melalui pendekatan yurisdiksi.

Bernadinus Steni Sugiarto dari Kaleka menyebut bahwa, kendala dana dalam proses sertifikasi bisa diatasi bila petani sawit yang mengikuti sertifikasi ISPO dalam jumlah banyak, dalam pengalaman yang telah dilakukan bila mensertifikasi ISPO dengan petani sebanyak 500 petani, maka biaya yang dibutuhkan mencapai US$ 170 per ha.

Lain halnya bila mensertifikasi petani sawit sebanyak 2000 petani, maka biaya yang muncul hanya sekitar kurang US$ 50 per ha.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Sumut Periode 3-16 April 2024 Tertinggi Rp 3.013,31/Kg

Kata Steni, aspek peningkatan kapasitas, pemetaan, pembentukan organisasi, dan legalitas adalah langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit. Aspek-aspek tersebut dapat didukung oleh pemerintah dan dikoordinasikan oleh otoritas lokal.