InfoSAWIT, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Erikson, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, untuk membahas berbagai kerja sama antara kedua negara, termasuk isu diskriminasi minyak kelapa sawit.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa diskusi melibatkan pembahasan tentang Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Norwegia.
“Kami berbicara tentang bagaimana kerja sama MoU antara Indonesia dan Norwegia. Sasaran utama Indonesia saat ini adalah mencapai Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030,” kata Menteri Siti Nurbaya dikutip InfoSAWIT dari Antara di tulis Senin (3/6/2024).
BACA JUGA: Potensi Tinggi Sawit untuk Bahan Bakar dan Kiat Menggenjot Produksi Minyak Sawit
Indonesia telah menerima dukungan konkret dari Norwegia senilai 156 juta dolar AS untuk membantu penurunan 30,2 juta ton karbon, yang merupakan bagian dari upaya aksi iklim Indonesia.
Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya Norwegia memberikan pemahaman yang lebih baik agar tidak terjadi diskriminasi terhadap minyak sawit Indonesia. Menurut Siti Nurbaya, Indonesia telah menangani masalah minyak sawit dengan baik.
“Bapak Presiden juga memohon kepada Norwegia untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang tepat agar tidak terjadi diskriminasi terkait sawit. Hal-hal seperti itu sudah ditangani dengan baik,” ujar Menteri Siti Nurbaya.
BACA JUGA: Papua Barat Target Hilirisasi Kelapa Sawit, Langkah Strategis Menuju Kemandirian Pangan
Diskusi juga mencakup metodologi inventarisasi yang sedang ditata oleh Uni Eropa melalui regulasi Deforestation Free (EUDR). Indonesia mengkritisi metode inventarisasi lahan tersebut dan terus bekerja untuk menyempurnakannya.
