InfoSAWIT, PEKANBARU – Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, menyoroti isu migrasi lahan sawit dari Pulau Jawa ke Sumatera yang tidak jelas statusnya, apakah berada di kawasan hutan produksi atau bukan. Menurut Sudin, penting untuk menyerahkan lahan tersebut kepada petani setelah didata dengan jelas. “Kami ingin memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk berdiskusi tentang masalah ini dan mencari jalan keluarnya,” ujarnya dikutip InfoSAWIT dari TV Parlemen ditulis Rabu (24/7/2024).
Senada dengan Sudin, anggota Komisi 4 DPR RI, Hanan Rojak, menyatakan bahwa untuk memperoleh program dari sawit rakyat, lahan sawit harus berada di luar kawasan hutan produksi. Menurut Hanan, permasalahan ini harus segera ditangani agar rakyat bisa mendapatkan program rehabilitasi lahan sawit.
“Baik lahan sawit rakyat maupun yang dikelola oleh perusahaan, sebagian besar berada di kawasan hutan. Oleh karena itu, salah satu persyaratan program rehabilitasi adalah lahan harus berada di luar kawasan hutan,” jelas Hanan dalam Kunjungan Kerja Komisi 4 DPRP RI di Kabupaten Pelalawan Riau, Senin lalu.
BACA JUGA:
Komisi 4 DPR RI berharap dengan adanya diskusi bersama BPN, dapat ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan lahan sawit yang berada di kawasan hutan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat program rehabilitasi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani sawit di Indonesia. (T2)
