InfoSAWIT, PONNTIANAK – Kepala Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Marselinus Andry, menyinggung beberapa isu terkait dengan implementasi kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mempengaruhi sektor kelapa sawit di Indonesia.
Marselinus Andry menegaskan bahwa terdapat kekhawatiran serius terkait dengan penetapan batas kawasan hutan yang tidak melibatkan para pihak terkait. “Ketidaktransparanan informasi yang menyebabkan perubahan status kawasan hutan dapat berdampak signifikan bagi petani,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Indonesian Palm Oil Smallholder Conference & Expo (IPOSC) 2024, yang dihadiri InfoSAWIT, Kamis (19/9/2024) di Pontianak.
Ia juga menyebutkan perlunya dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dalam mengimplementasikan kebijakan ini, serta perlunya pendekatan yang menguntungkan bagi petani sawit swadaya.
Sementara itu, Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Rizal Affandi Lukman, menekankan bahwa tantangan saat ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki keberlanjutan industri kelapa sawit melalui penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan pelaksanaan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). “Kami berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan membenahi status lahan yang masih terkendala,” katanya.
Lebiih lanjut Rizal menyatakan, dari sertifikasi ISPO dan penerapan STDB maka dapat disusun data yang dapat menjadi dasar dalam pengembangan sawit nasional, baik untuk program peremajaan sawit dalam upaya meningkatkan produktivitas. “Serta termasuk membenahi lahan-lahan yang status masih belum tuntas,” kata Rizal.
Di sisi lain, Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa sawit dan aneka palma, Kementan, Togu Rudianto Saragih menyinggung peran penting stakeholder dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. “Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan sawit nasional,” ungkapnya.
BACA JUGA: IPOSC ke 4: Kementerian Pertanian Dorong Penggunaan Benih Sawit Unggul untuk Rakyat
Pertemuan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi semua pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang berdampak luas pada industri sawit nasional. Diharapkan bahwa dengan forum-forum seperti ini, pemerintah dapat lebih responsif terhadap masukan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang diinginkan. (T2)
