InfoSAWIT, JAKARTA – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyoroti pentingnya tata kelola yang baik dan bersih dalam industri kelapa sawit Indonesia. Hal ini disampaikan Yeka saat menjadi pembicara utama dalam acara “Workshop Penguatan Tata Kelola Sawit Indonesia” yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Rabu, di Auditorium Kementerian Pertanian RI.
Dalam paparannya, Yeka menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tanpa tata kelola yang transparan dan bebas dari maladministrasi, keberlanjutan industri ini dapat terganggu. “Tata kelola yang baik dan bersih akan memastikan bahwa industri kelapa sawit Indonesia dapat terus berkembang dengan daya saing tinggi di pasar global,” ungkapnya dikutip InfoSAWIT, Sabtu (12/10/2024)
Yeka juga menyinggung masalah maladministrasi yang sering terjadi dalam layanan publik terkait pengelolaan sawit, khususnya dalam proses perizinan dan penegakan aturan. Menurutnya, maladministrasi di sektor ini sering kali menghambat perkembangan industri sawit dan merugikan petani. “Maladministrasi dalam tata kelola sawit sering terjadi pada tingkat pelayanan publik, mulai dari perizinan hingga penegakan aturan. Ombudsman akan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan administrasi,” tegasnya.
BACA JUGA:
Dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut, Yeka mengajak para petani dan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan tanpa penyimpangan. “Peran aktif masyarakat dan petani sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit, agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif tanpa penyimpangan,” jelas Yeka.
Workshop ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola industri kelapa sawit, dengan penekanan pada pencegahan maladministrasi dan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga keberlanjutan sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia ini. (T2)
