Pemerintah RI Fokus pada Hilirisasi Industri Sawit Guna Perkuat Ekonomi Nasional

InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya hilirisasi dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 6-8 persen, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pengembangan 10 industri prioritas, dengan fokus pada sektor agro. Kebijakan ini bertujuan memperdalam struktur industri dari hulu ke hilir serta memaksimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya kelapa sawit.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, hilirisasi kelapa sawit telah membawa hasil positif dengan peningkatan signifikan dalam jumlah dan jenis produk turunan. “Pada tahun 2011, hanya ada 48 jenis produk turunan kelapa sawit, dan pada 2024 ini, jumlahnya telah meningkat menjadi sekitar 200 jenis,” ungkap Agus dalam pernyataan yang dikutip InfoSAWIT, Minggu (13/10).

Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama yang mengimplementasikan program B30 untuk biodiesel. “Kami akan terus meningkatkan ke B40, bahkan diharapkan bisa mencapai B100 di masa mendatang,” lanjutnya.

BACA JUGA: Ombudsman RI Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bersih untuk Keberlanjutan Industri Sawit

Pernyataan ini juga merupakan tanggapan terhadap laporan dari Chief Economist Bank Dunia untuk Kawasan Asia Pasifik, Aaditya Mattoo, yang menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga komoditas global, khususnya batu bara dan minyak kelapa sawit. Namun, menurut Agus, ketergantungan Indonesia terhadap harga sawit tidak terlalu signifikan, berkat hilirisasi yang telah berjalan baik.

“Hilirisasi sektor kelapa sawit sudah cukup dalam sehingga fluktuasi harga komoditas ini memang berpengaruh, tetapi tidak terlalu signifikan terhadap perekonomian nasional,” tegasnya.

Dalam laporannya, Mattoo juga menyoroti bahwa kebijakan restriksi impor yang ketat menyebabkan sektor manufaktur Indonesia belum cukup kuat untuk menopang perekonomian ketika harga komoditas melandai. Namun, Agus menanggapi bahwa kebijakan restriksi impor tersebut dilakukan sebagai tindakan afirmatif untuk melindungi industri dalam negeri.

BACA JUGA: Kemenperin Perkirakan Kontribusi Ekonomi Berbasis Sawit Bisa Capai Rp 775 Triliun

“Restriksi impor bukan kebijakan yang salah. Kami hanya membatasi impor barang jadi, bukan bahan baku yang sangat penting bagi industri domestik dan meningkatkan daya saing,” kata Agus. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini terbukti efektif, terutama saat pasar global lesu akibat pandemi dan konflik global. “Produk manufaktur dalam negeri menjadi penopang ekonomi dan game changer saat krisis global terjadi,” jelasnya.