Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit

Wiko menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran perkebunan sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel. Jika berhasil, hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani dan meningkatkan keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia.

Pentingnya Kolaborasi Sawit

Mansuetus Darto, Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), menekankan pentingnya kerjasama lintas kementerian dalam pengembangan industri biodiesel di Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Pertanian menjadi kunci untuk memperkuat rantai pasok biodiesel. “Kunci keberhasilan ada pada koordinasi antar kementerian, terutama antara ESDM dan Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Darto mengungkapkan bahwa kebijakan yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang mendapat kuota biodiesel harus mencakup kewajiban kerjasama dengan petani sawit. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok bahan baku biodiesel yang melibatkan petani secara langsung. “Perusahaan yang memasok biodiesel harus bekerjasama dengan petani sawit, dan Kementerian Pertanian sudah memiliki beberapa data dasar terkait petani sawit yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan ini,” tambahnya.

BACA JUGA: Kolaborasi RSPO dan IDH Indonesia Dorong Keterlibatan Petani Sawit Aceh Tamiang dalam Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan Kementerian Pertanian adalah pengumpulan data petani sawit swadaya melalui database poligon. Data ini, menurut Darto, sangat penting untuk memetakan sebaran petani dan pabrik kelapa sawit (PKS) mandiri, terutama yang dimiliki oleh koperasi petani. “Data ini bisa digunakan untuk menentukan pabrik mana saja yang dapat dijadikan pemasok bagi industri biodiesel,” katanya.

Selain itu, Darto menyinggung tantangan yang dihadapi petani sawit swadaya, seperti produktivitas yang menurun dan kelembagaan yang belum kuat. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah, khususnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), untuk terus mendukung program-program peningkatan produktivitas, termasuk melalui penyediaan sarana dan prasarana. “Program-program peningkatan produktivitas dan kelembagaan petani sangat penting untuk mendukung perkebunan rakyat,” ujar Darto.

Namun, ia juga memperingatkan potensi dampak negatif dari perluasan program biodiesel, terutama terkait dengan ekspansi lahan. Menurut analisis SPKS, jika kebijakan pencampuran biodiesel meningkat hingga B40 atau B50, maka sekitar dua juta hektar lahan tambahan akan dibutuhkan, yang dapat memicu deforestasi. “Peningkatan program biodiesel harus diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, termasuk potensi konflik lahan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi,” jelasnya.

BACA JUGA: BPDPKS dan PT Riset Perkebunan Nusantara Luncurkan “Sawitflix” untuk Dukung Sertifikasi ISPO

Dengan adanya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Darto berharap pemerintah memiliki informasi yang jelas dan akurat untuk merancang kebijakan yang tepat. “Pemerintahan baru perlu dibekali dengan informasi yang jujur dan benar agar kebijakan yang diambil dapat membawa Indonesia lebih maju,” tutupnya. (*)