Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit Untuk Kesejahteraan Petani Sawit

Sabarudin berharap agar evaluasi terhadap program B50 dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya petani, agar kemitraan antara petani dan pelaku industri biodiesel dapat segera terwujud.

Sementara Ahmad Kailani, Ketua Umum Perisai Prabowo, menegaskan komitmennya untuk mengawasi dan memastikan kebijakan biodiesel, khususnya campuran biodiesel 50 persen (B50), berjalan sesuai dengan kepentingan petani. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif dalam pengawasan kebijakan pemerintah terkait biodiesel, terutama yang berdampak langsung pada petani sawit.

“Saya adalah penyidik di KPPU dan bersentuhan langsung dengan kondisi di lapangan, terutama dengan petani kecil. Saya melihat bagaimana buah sawit yang sudah matang harus segera dibeli, jika tidak akan membusuk. Kedepannya, pengusaha besar akan menjadi mitra pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dan kami di Perisai serta SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) akan mengawasi setiap kebijakan agar adil bagi petani,” ujar Kailani.

BACA JUGA: Kementan Dorong Akurasi Data untuk Dukung Swasembada Pangan dan Energi

Kailani menambahkan bahwa kebutuhan petani sawit tidak hanya sebatas penyediaan bibit atau dalam proses peremajaan lahan, tetapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri sawit. BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus diperhatikan dengan baik, mengingat banyak tanaman sawit yang telah berusia di atas 25 tahun membutuhkan peremajaan.

“BPDPKS itu merupakan dana petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Namun, masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga,” ungkapnya.

Menurut Kailani, alasan utama Perisai Prabowo dan SPKS ikut dalam isu ini adalah karena Prabowo Subianto, sebagai Presiden RI terpilih, sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen untuk memastikan peran mereka tidak diabaikan. “Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya akan berada di angan-angan, tapi harus membumi dan berdampak langsung pada petani melalui kemitraan dengan pelaku usaha,” tambahnya.

BACA JUGA: BPDPKS Bubar Pemerintah Resmi Bentuk BPDP, Fokus pada Sawit, Kakao, dan Kelapa

Ia juga menekankan bahwa kebijakan B50 ini harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan tidak hanya menguntungkan pengusaha besar. “Kebijakan biodiesel harus berdampak positif bagi masyarakat, terutama petani sawit. Kami akan terus mengawal agar kemitraan ini tidak merugikan petani kecil,” tutupnya.

Edi Wibowo, Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, mengutarakan pentingnya pengembangan biodiesel yang berkelanjutan, termasuk rencana menuju implementasi B100 di masa depan. Program biodiesel 100 persen (B100) yang berbahan baku minyak sawit mentah (CPO) masih dalam tahap penelitian, dan karakteristik bahan bakar ini diharapkan lebih baik dibandingkan alternatif yang ada saat ini.