Pemerintah Dorong Program Mandatori Biodiesel B40, dan Produksi HVO untuk Energi Hijau

InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan mandatori biodiesel melalui berbagai program dan inisiatif baru untuk meningkatkan keberlanjutan bahan baku dan produksi biodiesel.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Edi Wibowo, menyatakan bahwa kebijakan ini juga mencakup perluasan kapasitas industri biodiesel, terutama di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Sebagai upaya diversifikasi, pemerintah memperkenalkan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pemanfaatan lahan kritis atau bekas tambang untuk hutan energi khusus sebagai sumber bahan baku biodiesel.

BACA JUGA: Kementerian ESDM dan AFD Tandatangani Kerja Sama Transisi Energi

Selain itu, program ini berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam produksi biodiesel dengan indikator berstandar nasional, yaitu Indonesian Bioenergy Sustainable Indicators (IBSI).

Kata Edi, pemerintah sedang mempersiapkan implementasi campuran biodiesel B40 dan bahkan lebih tinggi, sembari menjaga keseimbangan pasokan minyak kelapa sawit (CPO) dalam negeri, pemberian insentif yang memadai, dan kesiapan infrastruktur.

“Dengan pelaksanaan ini, diharapkan produksi biodiesel akan mampu memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” kata Edi dalam paparannya pada konferensi minyak sawit dikutip InfoSAWIT, Senin (11/11/2024).

BACA JUGA: Wamentan Sudaryono Dorong Pembinaan Petani Sawit untuk Peningkatan Produktivitas

Peningkatan Produksi HVO untuk Kebutuhan Non-PSO

PT Kilang Pertamina Internasional menjadi pelopor dalam pengembangan hydrotreated vegetable oil (HVO) atau diesel hijau untuk keperluan non-subsidi. Kat Edi, produksi HVO dilaksanakan dalam dua fase: pertama Fase pertama telah rampung pada Januari 2022, dengan kapasitas produksi HVO sebesar 143.000 kl per tahun di kilang yang menggunakan refined, bleached, deodorized palm oil (RBDPO) sebagai bahan baku.

Lantas Fase kedua saat ini dalam pembangunan di Kilang RU IV Cilacap, dengan kapasitas 348.000 kl per tahun menggunakan skema grass root untuk mengolah CPO, minyak bekas (UCO), dan POME. Proyek ini diharapkan selesai pada akhir 2028.

“Produksi HVO telah digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk sebagai bahan bakar untuk acara internasional seperti Formula E di Jakarta dan KTT G20 di Indonesia, serta uji coba implementasi B40 di sektor pertambangan,” kata Edi.

BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Pembangunan Kebun Masyarakat Mesti Berdasar Prinsip Menguntungkan, Menghargai, dan Bertanggung Jawab

Sementara, pengembangan HVO di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan biaya produksi. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur penggunaan minyak bekas (UCO) sebagai bahan baku HVO, dan tingginya biaya bahan baku seperti CPO dan RBDPO menyebabkan harga jual produk akhir (D100/HVO) lebih tinggi dibandingkan Dexlite atau Pertadex.

“Pemerintah berencana menggunakan HVO sebagai bahan bakar campuran untuk solar non-subsidi dengan Cetane Number 51 yang akan didistribusikan di SPBU,” kata Edi. Langkah ini diharapkan mampu mendukung transisi energi hijau Indonesia sembari menghadapi tantangan ekonomi dalam pengembangan energi terbarukan. (T2)