InfoSAWIT, DEPOK – Setelah lebih dari setahun meneliti dan mendalami berbagai aspek industri sawit, Mutiara Panjaitan, mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, memperkenalkan ide besar dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum UI. Gagasan tersebut adalah pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BOSI), sebuah lembaga yang diusulkan untuk menjadi solusi terintegrasi atas berbagai tantangan hukum, investasi, dan tata kelola sektor sawit di Indonesia.
Disertasi Mutiara berjudul Aspek Hukum Investasi Kelapa Sawit: Tantangan dan Optimalisasinya dipresentasikan di hadapan delapan profesor dan doktor. Promotor utama Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., bersama para penguji lain, termasuk praktisi dan perwakilan asosiasi sawit, menguji kelayakan ide ini.
Tiga Masalah Utama Sawit
Menurut Mutiara, industri sawit Indonesia menghadapi tiga masalah mendasar yang saling terhubung, Ketidakpastian legalitas lahan – Sekitar 3,3 juta hektar kebun sawit masuk kawasan hutan, menghambat peremajaan tanaman dan mengancam keberlanjutan usaha.
BACA JUGA: Generasi Muda, Pilar Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit
Kemudian, Disharmoni kebijakan lintas kementerian/lembaga – Sebanyak 32 institusi terlibat dalam pengaturan sawit, seringkali dengan regulasi yang tumpang tindih. Lantas Tekanan kebijakan internasional – Diskriminasi terhadap produk sawit dengan dalih keberlanjutan semakin memperberat tantangan ekspor.
“Dampak dari ketiga masalah ini sangat besar, mulai dari penurunan devisa hingga terganggunya program kemandirian energi,” ujar Mutiara dalam keterangannya dikutip InfoSAWIT, Minggu (15/12/2024). Ia menekankan bahwa solusi menyeluruh dibutuhkan agar sawit tetap menjadi motor ekonomi Indonesia.
BOSI: Solusi Terpadu untuk Sawit
Mutiara menjelaskan, BOSI akan menjadi lembaga yang mengintegrasikan pengelolaan sawit dari hulu ke hilir. Lembaga ini akan, mengelola satu data sawit nasional, memudahkan pemerintah menghitung pemasukan negara.
BACA JUGA: Dorong Sinkronisasi Harga TBS Sawit dan CPO Untuk Kesejahteraan Petani Sawit
Lantas, menyusun kebijakan harga sawit yang stabil melalui Bursa CPO Indonesia. Serta, mengatasi tekanan internasional melalui pendekatan strategis terhadap isu keberlanjutan.
“BOSI akan menjadi dirigen yang memastikan semua kebijakan berjalan sinkron. Dukungan dari Presiden Prabowo sangat penting agar lembaga ini langsung berada di bawah kendali presiden,” tambah Mutiara.
Industri sawit telah menjadi sektor vital, menopang kehidupan 20 juta keluarga dan menyumbang devisa hingga USD65 miliar per tahun. Selain itu, sawit juga mengurangi impor minyak fosil hingga Rp400 triliun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 32 juta ton per tahun.
BACA JUGA: Kementan Tingkatkan Tata Kelola Perbenihan Sawit Demi Masa Depan Perkebunan
Acara sidang terbuka ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), perwakilan BPDPKS, GAPKI, dan asosiasi petani sawit. Atensi besar terhadap ide BOSI mencerminkan harapan bahwa langkah ini dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola sawit Indonesia.
Mutiara menutup presentasinya dengan harapan besar, “BOSI akan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan kontribusi sawit bagi perekonomian nasional.” (T2)
