InfoSAWIT, BOGOR – Upaya optimalisasi dan percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan industri perkebunan kelapa sawit termasuk pemerintah. Hal ini terungkap saat diskusi bersama SPKS di Bogor, akhir Januari 2025.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin menjelaskan upaya para anggota SPKS dalam melakukan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan sebagai bagian dalam melakukan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kendati masih mendapat banyak hambatan, namun SPKS terus melakukan kerjasama dengan semua pihak guna meningkatkan produktivitas hasil panennya.
“SPKS fokus bekerja guna mendukung program PSR yang dicanangkan Pemerintah”, ujar Sabarudin dalam keterangannya kepada InfoSAWIT, akhir Januari 2025.
BACA JUGA: Inovasi Masyarakat Kalimantan: Jamur Sawit, Solusi Limbah TKKS yang Menghasilkan Pangan Bernutrisi
Upaya percepatan PSR juga diungkapkan Ketua Kelompok Budidaya, Dirjen Perkebunan Kementan, Togu Rudianto Saragih, yang menjelaskan aturan teknis bagi petani mandiri kelapa sawit yang akan terlibat dalam program PSR. Menurutnya, petani mandiri kelapa sawit harus memiliki legalitas yang jelas dan tidak mengelola kebun sawit didalam kawasan hutan.
“Percepatan PSR tetap mengacu kepada aturan pemerintah yang berlaku seperti legalitas dan tidak berkebun sawit di kawasan hutan”, ujar Togu menjelaskan.
Adanya hambatan akan legalitas dan persoalan hukum yang didera petani mandiri kelapa sawit, juga mendapat tanggapan dari Direktur Ekonomi Baintelkam POLRI, Brigjen Ratno Kuncoro, yang menjelaskan upaya Kepolisian dalam membantu Petani mandiri kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas hasil panennya.
“Baintelkam POLRI akan bekerja sama dengan semua pihak guna membantu proses penyelesaian persoalan hukum bagi petani mandiri kelapa sawit”, kata Brigjen Pol Ratno Kuncoro menjelaskan via Zoom.
Selain persoalan klasik hukum, adanya kesulitan memperoleh akses benih unggul bagi petani mandiri kelapa sawit, juga mendapat tanggapan dukungan dari Dirut ASD Bakrie, Andi W. Setianto, yang menjelaskan dukungan bagi petani guna melakukan PSR.
