InfoSAWIT, SURAKARTA – Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit terus memicu perdebatan di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar setelah Brasil, Indonesia menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Pakar kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aziz Akbar Mukasyaf, menilai kebijakan ini bertentangan dengan komitmen lingkungan yang telah disepakati oleh Indonesia.
“Penambahan alih fungsi hutan ini melukai komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia sudah berkomitmen melalui REDD dan Paris Agreement untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan,” ujar Aziz pada dilansir InfoSAWIT dari laman Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (PWM Jateng), Minggu (2/2/2025).
Menurutnya, selain merusak keseimbangan ekosistem, alih fungsi hutan juga mengancam keberlangsungan flora dan fauna yang kehilangan habitatnya. Ia mencontohkan bagaimana satwa liar yang kehilangan tempat tinggal cenderung bermigrasi ke lingkungan manusia. Jika tidak menemukan habitat baru, mereka berisiko diburu dan bahkan punah.
Aziz juga menegaskan peran vital hutan dalam menjaga siklus alam, seperti daur oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. “Kalau hutan hilang, kita kekurangan produksi oksigen. Lantas, kita bernapas dengan apa?” tanyanya.
Ia menyatakan penyusutan signifikan hutan di luar Jawa, yang kini banyak beralih menjadi hutan tanaman industri seperti eucalyptus untuk bahan baku kertas. Perubahan ini, menurutnya, tidak hanya memicu konflik sosial dan ekonomi tetapi juga memperburuk pemanasan global.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaitkan sawit dengan ketahanan pangan dan energi, Aziz bersikap kritis. Menurutnya, sawit lebih berorientasi pada industri komersial seperti minyak goreng, mentega, dan kosmetik. “Ketahanan pangan itu di mana? Saya tidak melihat hubungannya,” tegasnya.
Jika sawit dikaitkan dengan ketahanan energi, Aziz mengakui potensinya untuk biofuel. Namun, ia menekankan bahwa masih banyak sumber energi alternatif lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan hutan.
Sementara itu, data Reuters mencatat bahwa Indonesia telah meningkatkan upaya ketahanan pangan dengan menargetkan produksi 3 juta ton beras domestik pada 2025, meningkat signifikan dari 1,27 juta ton pada 2024. Pemerintah juga mengimpor lebih dari 3,7 juta ton beras. “Kalau ini sudah mencukupi ketahanan pangan, mengapa masih perlu membuka lahan sawit lagi?” ungkap Aziz.
