InfoSAWIT, JAKARTA – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digagas pemerintah kembali menghadapi tantangan besar dalam realisasinya. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman, melaporkan bahwa pada tahun lalu, realisasi program ini hanya mencapai 38,24 hektar (ha), jauh dari target tahunan sebesar 120 ribu ha.
“Pada tahun 2024, realisasi bahkan lebih rendah, hanya 34,24 ha dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 1,29 triliun,” ungkap Eddy dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, dipantau InfoSAWIT, Senin (17/2/2025).
Eddy menjelaskan bahwa terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan rendahnya capaian program PSR. Salah satu faktor utama adalah sulitnya pekebun memenuhi persyaratan administratif. Banyak dari mereka yang kesulitan membuktikan bahwa lahan mereka bebas dari status kawasan hutan atau Hak Guna Usaha (HGU), yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan bantuan peremajaan.
BACA JUGA: Melihat Aksi Nyata Petani Sawit Swadaya PPMH Ketapang Melestarikan Hutan
Selain itu, tingginya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit juga turut berdampak pada rendahnya minat pekebun untuk mengikuti program PSR. Menurut Eddy, bagi sebagian pekebun, kebun sawit mereka merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Dengan harga TBS yang tinggi, mereka lebih memilih mempertahankan pohon yang ada daripada menggantinya dengan tanaman baru yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali produktif.
Tantangan lainnya datang dari program kemitraan antara pekebun dan perusahaan yang dinilai belum berjalan optimal. Padahal, skema kemitraan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program PSR.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BPDP telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) guna menyederhanakan regulasi terkait PSR. Selain itu, BPDP juga terus mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan bagi pekebun agar mereka dapat memenuhi persyaratan administrasi dengan lebih mudah.
BACA JUGA: RSPO Didesak Tindak Tegas Sejumlah Perusahaan Sawit Anggota Terindikasi Masuk Kawasan Hutan
“Terakhir, kami juga terus berkoordinasi dengan perusahaan perkebunan untuk meningkatkan komitmen dalam menjalankan PSR melalui jalur kemitraan,” tutup Eddy.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, upaya pemerintah untuk mendorong program PSR tetap berlanjut demi meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. (T2)
