Indonesia-Malaysia Bersama FAO Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit Global

InfoSAWIT, MEDAN – Dalam sebuah pertemuan yang penuh antusiasme di Konferensi Internasional Rumah Sawit Indonesia (RSI), Rabu (19/2/2025), Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno mengungkapkan rencana besar Indonesia dan Malaysia dalam menyusun standar keberlanjutan global untuk minyak sawit. Langkah ini akan melibatkan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) sebagai upaya menandingi standar keberlanjutan yang selama ini didominasi oleh Uni Eropa (EU).

“Kita telah berdiskusi dengan FAO untuk melakukan studi dalam rangka menyusun suatu standar sustainability untuk palm oil dan coconut oil,” ujar Havas dalam keterangan resmi diterima InfoSAWIT, Rabu (19/2/2025). Baginya, keberadaan standar keberlanjutan global ini bukan hanya menjadi solusi bagi berbagai tekanan internasional, tetapi juga sebagai bukti bahwa negara-negara produsen minyak sawit memiliki standar yang diakui secara luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri minyak sawit kerap mendapat tekanan dari Uni Eropa yang menerapkan standar keberlanjutan ketat, termasuk dalam kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Menurut Havas, dengan adanya standar keberlanjutan yang dirumuskan bersama FAO, Indonesia dan Malaysia dapat menghadirkan alternatif regulasi global yang lebih inklusif.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik 1,61 Persen Pada Rabu (19/2), Harga CPO di Bursa Malaysia Naik

“Nanti kita bisa menyampaikan kepada EU bahwa kita sudah memiliki standar sustainability global di tingkat FAO. Jadi bukan hanya EU yang punya standar, tetapi juga ada standar global,” tegasnya.

Havas juga menyampaikan bahwa dirinya telah meminta kepada CPOPC (Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak Sawit) untuk turut serta dalam penyusunan standar ini agar semakin kuat dan diterima luas di tingkat internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Havas menyinggung alasan di balik penundaan pemberlakuan EUDR oleh Uni Eropa. Ia menyebutkan lima alasan utama yang menjadi faktor penundaan, di antaranya kompleksitas regulasi, tekanan politik di Eropa, tantangan operasional dan teknologi, faktor ekonomi, serta ketidaksesuaian EUDR dengan regulasi Uni Eropa lainnya.

BACA JUGA: Uni Eropa Pastikan Tetap Menjaga Perdagangan Minyak Sawit Saat EUDR Diterapkan

“Uni Eropa tidak pernah menjelaskan secara terbuka alasan penundaan tersebut. Namun dari diskusi saya dengan sejumlah pihak di Uni Eropa, ada lima alasan yang membuat mereka menunda,” jelasnya.

Salah satu faktor yang menarik perhatian adalah keandalan teknologi satelit yang digunakan Uni Eropa dalam menilai deforestasi. Havas menyebutkan bahwa satelit EU sempat mengidentifikasi landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta sebagai lahan yang terkena deforestasi, serta kebun pisang yang dianggap sebagai hutan tropis. “Ini jelas memberatkan dari sisi enforcement dan compliance,” katanya.

Langkah Indonesia dan Malaysia dalam menggandeng FAO menjadi sinyal kuat bahwa negara-negara produsen minyak sawit tidak tinggal diam menghadapi tekanan regulasi global. Dengan standar keberlanjutan yang disusun secara lebih inklusif dan berbasis kajian ilmiah, diharapkan industri minyak sawit dapat terus berkembang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diakui dunia. (T2)