Menteri LH/BPLH Tegaskan Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penanggulangan Karhutla di Riau

Sementara itu, Pertamina Hulu Rokan akan memulai pembangunan sekat kanal dalam sepekan ke depan guna menjaga kelembaban gambut sebagai langkah pencegahan dini. Ketiga perusahaan sepakat membentuk Tim Pemadaman Khusus untuk mengoordinasikan tindakan darurat di lapangan secara cepat dan terpadu.

Dari sisi pemerintah, KLH/BPLH mendukung penuh dengan pengiriman personel tambahan, peralatan pemantauan titik api, dan penguatan logistik di lapangan. Menteri Hanif juga menginstruksikan perusahaan-perusahaan untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan di titik-titik berisiko tinggi.

Hasil dari koordinasi ini terlihat dari data terbaru Sipongi (semua satelit) per 26 Juli 2025 pukul 00:00–06:46 WIB, yang menunjukkan, Kategori High: 0 hotspot, Kategori Medium: 24 hotspot, tersebar di, Pelalawan: 12 titik, Bengkalis: 6 titik, Dumai: 4 titik, Rokan Hilir: 2 titik

BACA JUGA: Petani Sawit Swadaya Ubah Limbah Jadi Berkah untuk Lingkungan dan Produksi

Capaian ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dini bekerja secara efektif, dengan seluruh laporan langsung ditindaklanjuti oleh Tim Gabungan Lapangan.

“Saya tidak ingin melihat ada satu pun lahan konsesi terbakar tanpa respons cepat. Setiap perusahaan wajib aktifkan sistem peringatan dini dan bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah. Jika ada yang lalai, kami akan ambil tindakan tegas,” tegas Menteri Hanif.

Ia menutup arahannya dengan menekankan bahwa kolaborasi konkret dan komitmen kuat lintas sektor adalah satu-satunya cara untuk menghentikan siklus karhutla yang terus berulang.

BACA JUGA: Menteri LH Tinjau Gambut dan Pimpin Rakornas Karhutla di Jambi, 421 Hektare Lahan Terbakar Sejak Awal Tahun

“Melindungi lingkungan bukan hanya perintah undang-undang, tapi soal keselamatan hidup, keberlanjutan ekonomi, dan martabat bangsa di mata dunia,” pungkasnya. (T2)