InfoSAWIT, BRUSSELS – Komisioner Lingkungan Hidup Uni Eropa, Jessika Roswall, pada 23 September 2025 mengumumkan bahwa Komisi Eropa tengah mempertimbangkan penundaan selama satu tahun terhadap penerapan EU Deforestation Regulation (EUDR) 2023/1115. Regulasi yang sedianya berlaku mulai 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar dan menengah, serta 30 Juni 2026 bagi usaha kecil dan mikro, berpotensi ditunda hingga akhir 2026.
Dilansir InfoSAWIT dari sustainabilityinbusiness.blog, Sabtu (27/9/2025), pengumuman ini disampaikan Roswall dalam pertemuan Dewan Pertanian dan Perikanan di Brussels. Ia menegaskan, usulan penundaan murni dilandasi persoalan teknis, khususnya terkait kesiapan Sistem Informasi EUDR yang menjadi pusat registrasi dan pengelolaan Due Diligence Statement (DDS) bagi pelaku usaha.
Menurut proyeksi terbaru Komisi, volume interaksi yang masuk dari operator berisiko membebani sistem hingga mengalami perlambatan ekstrem bahkan gangguan berkepanjangan. Kondisi ini dikhawatirkan bisa menghambat perusahaan untuk mendaftar, mengunggah DDS, maupun mengakses informasi penting, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran perdagangan komoditas yang diatur dalam regulasi tersebut.
BACA JUGA: Petani dan Pengusaha Sawit Deklarasi Ramah Anak dan Perempuan
Meski demikian, hingga kini Komisi baru menyampaikan surat informal kepada Dewan dan Parlemen Eropa. Belum ada proposal resmi yang diajukan, sehingga kewajiban EUDR masih berlaku sesuai jadwal semula.
Roswall juga menepis spekulasi bahwa penundaan ini terkait dengan kesepakatan perdagangan terbaru UE-AS atau negosiasi dengan negara mitra seperti Indonesia, Malaysia, maupun Jepang. Ia menegaskan, alasan penundaan semata-mata bersifat teknis agar risiko kegagalan operasional dapat diminimalkan.
Langkah Lanjutan
Setelah surat tersebut, Komisi akan berdiskusi dengan Dewan dan Parlemen Eropa untuk menentukan langkah berikutnya. Selain opsi penundaan, kemungkinan penyederhanaan atau penyesuaian regulasi juga bisa dibahas, meski Roswall menekankan masih terlalu dini untuk memastikan hal itu.
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Naik pada Jumat (26/9), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Ditutup Melemah
Seperti tahun lalu, saat Komisi mengajukan penundaan pertama pada Oktober 2024 yang kemudian disahkan hanya beberapa hari sebelum aturan berlaku, proses legislasi kali ini juga berpotensi berlangsung cepat namun penuh ketidakpastian.
Sampai ada keputusan resmi, pelaku usaha tetap diminta menyiapkan kepatuhan sesuai tenggat awal. Pengamat menilai, selain jadwal, revisi juga bisa menyentuh teknis penerapan, termasuk kemungkinan munculnya kategori baru seperti “zero-risk”. (T2)
