InfoSAWIT, PANGKALPINANG — Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (30/9/2025). Kedatangan tim ini disambut langsung oleh Gubernur Babel, Hidayat Arsani, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah pihak terkait dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Kejaksaan Tinggi Babel.
Kunjungan Satgas PKH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai laporan yang diterima mengenai persoalan tata niaga timah dan pengelolaan kelapa sawit di wilayah Babel. Gubernur Hidayat Arsani menyambut positif langkah tersebut, dan menegaskan bahwa tujuan utama kehadiran Satgas bukan untuk melakukan penindakan represif, melainkan pembenahan sistem.
“Satgas timah ini tidak datang untuk melakukan razia seperti yang dibayangkan, melainkan untuk memperbaiki sistem pertimahan agar lebih baik dan transparan,” ujar Hidayat dilansir InfoSAWIT dari Pemkab Babel, Senin (6/10/2025).
BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun pada Senin (6/10), Perdagangan CPO di Bursa Malaysia Melemah
Ia menambahkan, keberadaan Satgas diharapkan dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui penataan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) timah yang sesuai aturan, masyarakat diharapkan bisa bekerja dengan lebih aman dan sejahtera. “Selamatkan IUP timah sesuai dengan ketentuan. Wilayah timah wajib dijaga oleh Satgas, dan sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk menertibkan masyarakatnya,” tegas Gubernur.
Selain menggelar rapat koordinasi, Satgas PKH juga meninjau salah satu smelter yang sebelumnya disita dalam proses penyidikan. Pemerintah Provinsi Babel berharap kunjungan ini menjadi momentum untuk menata kembali sistem pertambangan agar berjalan sesuai regulasi, memiliki jaminan reklamasi, dan berkontribusi terhadap pendapatan negara serta pendapatan asli daerah (PAD).
BACA JUGA: Neraca Perdagangan RI Surplus US$ 5,49 Miliar pada Agustus 2025, Nonmigas Catat Rekor Tertinggi
Tak hanya fokus pada pertambangan, kunjungan Satgas PKH juga menyinggung persoalan di sektor kelapa sawit. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengungkapkan bahwa ada dua isu utama yang dibahas, yaitu masalah tata kelola sawit dan tata niaga. (T2)
