CPOPC Dorong Dialog Konstruktif dengan Uni Eropa, Tekankan Pentingnya Implementasi dan Inklusi dalam Kebijakan Sawit

InfoSAWIT, NUSA DUA – Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Izzana Salleh, menegaskan pentingnya membangun kembali dialog strategis antara negara-negara produsen minyak sawit dan Uni Eropa, khususnya terkait implementasi EU Deforestation Regulation (EUDR). Hal itu disampaikan Izzana di sela gelaran Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025 and Price Outlook 2026, di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

Menurut Izzana, pembahasan mengenai kerja sama antara negara produsen dan Uni Eropa telah memasuki tahap yang krusial. CPOPC bersama Indonesia dan Malaysia terus berupaya memastikan agar EUDR tidak diterapkan secara diskriminatif dan dapat dipahami secara adil oleh semua pihak. “Kami melihat saat ini adalah periode yang sangat penting untuk membahas dan memfinalisasi arah kebijakan EUDR. Setelah itu, kami akan melanjutkan dialog agar ada kesepahaman dalam implementasinya,” ujarnya kepada InfoSAWIT, disela-sela acara IPOC 2025.

Ia menekankan, pembicaraan tidak hanya berhenti pada ranah kebijakan, tetapi juga harus menyentuh aspek implementasi di lapangan. Negara-negara produsen, menurutnya, memerlukan kejelasan dan mekanisme yang realistis agar bisa menyesuaikan diri dengan aturan tanpa merugikan petani kecil. “Yang penting bukan hanya regulasi, tetapi bagaimana implementasinya bisa berjalan. Kita perlu menjembatani pemahaman antara Brussel dan negara produsen agar pelaksanaannya lancar dan adil,” tambah Izzana.

BACA JUGA: Menteri PPN: Sawit Bukan Sekadar Komoditas, tapi Jembatan Persahabatan dan Kemanusiaan

CPOPC, lanjutnya, berkomitmen menggunakan forum-forum bilateral sebagai sarana membangun jembatan komunikasi yang efektif dengan Uni Eropa. Melalui wadah seperti Joint Task Force (JTF) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa, diharapkan tercipta saluran dialog yang konstruktif untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu teknis. “Dengan suara kolektif, akan lebih mudah bagi kita mencari solusi. Lebih baik kita bergerak bersama sebagai industri daripada berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Izzana juga menyampaikan bahwa saat ini CPOPC masih menunggu hasil keputusan terbaru dari Brussel terkait kelanjutan implementasi EUDR. “Kita akan tahu dalam waktu dekat ke mana arah kebijakan Uni Eropa. Kami baru saja mengadakan pertemuan terakhir, dan hasilnya sedang kami laporkan ke masing-masing pemerintah anggota,” jelasnya.

Lebih jauh, Izzana menyoroti pentingnya dimensi inklusi sosial dalam setiap kebijakan keberlanjutan. Ia menilai, kebijakan yang baik tidak boleh menyingkirkan pelaku utama di sektor sawit—terutama petani kecil, perempuan, dan generasi muda. “Kebijakan yang eksklusif bukan kebijakan yang baik. Di Indonesia dan Malaysia, sektor sawit adalah tulang punggung ekonomi yang melibatkan jutaan petani, termasuk banyak perempuan dan anak muda. Karena itu, kebijakan harus menciptakan pemberdayaan ekonomi, bukan eksklusi,” katanya.

BACA JUGA: IPOC 2025: Dorab Mistry Prediksi Harga Sawit Tembus 5.500 Ringgit

Ia menambahkan, arah dialog CPOPC dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi dagang dan parlemen Eropa, kini semakin menekankan pada nilai-nilai keberlanjutan yang inklusif. “Kami ingin memastikan bahwa keberlanjutan tidak hanya bicara soal lingkungan, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat produsen,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi itu, CPOPC berharap hubungan antara negara produsen dan Uni Eropa dapat beranjak dari ketegangan menuju kemitraan yang saling menghargai. Sebab, bagi Izzana, masa depan industri sawit berkelanjutan hanya bisa terwujud jika setiap pihak mau mendengarkan dan bekerja sama demi tujuan yang sama—keberlanjutan yang adil dan inklusif bagi semua. (T2)