GAPKI Soroti Tata Kelola Ekspor Sawit: Pajak Transparan, Pelabuhan dan Data Harus Dibenahi

InfoSAWIT, JAKARTA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menegaskan bahwa mekanisme pungutan dan pajak ekspor sawit pada dasarnya sudah berjalan terbuka karena mengacu pada harga patokan ekspor yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, tidak ada ruang untuk “menyembunyikan” besaran pajak karena perhitungannya dilakukan langsung saat ekspor berdasarkan harga yang berlaku.

Eddy mencontohkan, ketika harga sawit pada suatu periode berada di kisaran US$ 850/ton, maka pengenaan pungutan ekspor akan otomatis mengacu pada patokan tersebut. “Yang menentukan harga patokan ekspor itu pemerintah. Jadi pajak ekspor dihitung dari situ,” ujar Eddy dalam Webinar Perkebunan Outlook 2026, bertajuk Melirik Prospek Sawit di Tengah Berbagai Deregulasi dan Tekanan Dinamika Global, dihadiri InfoSAWIT, Kamis (15/1/2026).

Namun, di luar aspek pajak yang menurutnya relatif transparan, Eddy mengingatkan ada persoalan besar lain yang perlu dibenahi agar industri sawit nasional semakin kuat, terutama menyangkut tata kelola, kelancaran logistik, hingga isu yang kerap disebut sebagai praktik under/over invoicing.

BACA JUGA: Satgas PKH Ultimatum 10 Korporasi Sawit dan Tambang, Denda Menunggak Tembus Rp8 Triliun

Singapura Jadi Hub Jasa, Logistik Indonesia Masih Tersendat

Eddy menilai, salah satu faktor yang mempengaruhi rantai ekspor sawit adalah posisi Singapura yang selama ini menjadi negara penyedia jasa dan fasilitas pelabuhan dengan sistem yang jauh lebih siap. Ia mengakui, Singapura bukan produsen sawit, namun sangat kuat sebagai negara yang menjual jasa perdagangan dan pelabuhan.

Ia menyinggung kondisi sejumlah pelabuhan di Indonesia yang masih menghadapi persoalan keterlambatan bongkar muat dan antrean kapal, termasuk munculnya biaya demurrage akibat proses pengiriman yang tersendat.

“Kita lihat di beberapa pelabuhan masih banyak kasus demurrage. Harusnya cukup dua atau tiga hari, ternyata bisa sampai satu minggu,” kata Eddy.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Withdraw Pada Rabu (14/1), Harga CPO di Bursa Malaysia Kembali Menguat

Menurutnya, kondisi ini dapat mendorong aktivitas logistik berpindah ke Singapura karena fasilitas dan kelancaran layanan lebih terjamin. Bahkan, ia memperkirakan skema pengiriman bisa saja dilakukan lebih dulu dari Indonesia ke Singapura sebelum diekspor kembali ke negara tujuan.

Isu Invoice Ekspor: Perlu Dibuka Duduk Perkaranya

Dalam kesempatan yang sama, Eddy turut menyinggung isu perbedaan pencatatan harga dalam dokumen perdagangan atau invoice yang belakangan ramai dibicarakan. Ia mengaku belum bisa memastikan secara detail apakah benar terjadi praktik tertentu dalam pelaporan harga ekspor.

Namun ia menjelaskan, dalam praktik perdagangan, harga CPO bisa berubah cepat dan fluktuatif setiap hari. Kondisi ini membuka ruang terjadinya perbedaan waktu penjualan dan pencatatan harga.

BACA JUGA: Indonesia-Malaysia Bidik Perluasan Dagang Sawit di Pakistan

Eddy juga menyoroti dugaan yang muncul dalam sejumlah laporan terkait under invoicing, yakni harga ekspor yang dicatat lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya di negara tujuan.

“Kalau saya baca laporannya, ada yang ditulis masih ada over invoicing, harga di sini lebih mahal dari negara tujuan. Misalnya ekspor dari sini US$ 900/ton, tapi di tujuan ditulis US$ 800/ton. Ini saya juga belum tahu pasti seperti apa,” ucapnya.

Ia menekankan, hal-hal seperti ini perlu dijernihkan dengan pendekatan tata kelola yang kuat, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif yang justru merugikan industri sawit nasional.