Sawit di Kawasan Resapan Air Ciamis Viral, Warganet Tantang Pemprov Jabar

InfoSAWIT, CIAMIS — Media sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang menyoroti keberadaan kebun kelapa sawit di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Video berdurasi 47 detik tersebut diunggah oleh akun TikTok @sitinurhasanah679 dan memperlihatkan deretan pohon sawit yang disebut berada di kawasan resapan air.

Dalam rekaman itu, perekam video secara langsung mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bahkan menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Pak Dedi bagaimana ini, ada pohon sawit di daerah sumber resapan air,” ujar perekam video dalam unggahan tersebut.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 16-22 Januari 2026 Naik Rp. 76,87 per Kg

Video tersebut dengan cepat menuai reaksi keras dari warganet. Banyak pihak menilai keberadaan kebun sawit di kawasan resapan air berpotensi menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan mendesak pemerintah agar segera turun tangan melakukan penertiban.

Namun demikian, tidak sedikit pula warganet yang meminta publik untuk tidak gegabah dalam menyimpulkan. Sejumlah komentar mempertanyakan status tata ruang lahan tersebut serta meminta penjelasan resmi apakah lokasi itu benar-benar masuk kawasan lindung atau justru merupakan lahan milik warga yang sah secara hukum.

Di tengah kebijakan larangan pengembangan kelapa sawit di Jawa Barat, temuan kebun sawit yang sudah eksisting di lapangan dinilai mencerminkan masih lemahnya pendataan dan pengawasan. Di Kabupaten Ciamis sendiri, luasan serta status legalitas kebun sawit hingga kini belum seluruhnya terverifikasi secara resmi.

BACA JUGA: Peremajaan Sawit Rakyat Masih Jadi PR Besar, Terkendala Kawasan Hutan

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi mengenai status kebun sawit di Desa Sukasari, baik dari sisi fungsi kawasan, legalitas lahan, maupun kesesuaiannya dengan kebijakan tata ruang yang berlaku.

Tanpa kejelasan data dan sikap resmi dari pemerintah, polemik terkait keberadaan sawit di kawasan sensitif seperti daerah resapan air diperkirakan akan terus memicu kegaduhan di ruang publik. (*)

Penulis: Zaenal Abidin