GAPKI Dorong Intensifikasi Ketimbang Ekspansi Sawit Baru di Papua

InfoSAWIT, JAKARTA – Isu pembukaan lahan sawit baru di Papua kembali mencuat dan memunculkan beragam tanggapan dari pelaku usaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai rencana ekspansi lahan baru perlu dikaji secara hati-hati, mengingat tantangan regulasi dan potensi hambatan yang bisa muncul di pasar ekspor.

Menurut Eddy, program pembukaan lahan baru di Papua lebih banyak merupakan bagian dari agenda pemerintah. Namun ia mengingatkan, kawasan tersebut memiliki sensitivitas tinggi karena kerap dikaitkan dengan isu lingkungan dan kehutanan. Apabila aktivitas pembukaan lahan dinilai berbenturan dengan prinsip keberlanjutan, maka hal itu berpotensi menjadi hambatan serius, terutama bagi pasar global.

Ia menilai kebutuhan energi nasional memang meningkat, namun peningkatan produksi tidak seharusnya langsung diarahkan pada ekspansi lahan baru. Eddy menegaskan, strategi yang lebih realistis adalah mendorong intensifikasi kebun sawit, khususnya dengan peningkatan produktivitas di lahan yang sudah ada.

BACA JUGA: POPSI: Jangan Paksa Pasar Serap Sawit Sitaan, Bisa Guncang Kredibilitas Sawit Berkelanjutan

“Kalau produksi mau ditingkatkan terus, sebaiknya intensifikasi saja. Itu lebih masuk akal dibanding membuka lahan baru,” ujar Eddy dalam acara Webinar, dihadiri InfoSAWIT, belum lama ini.

Namun demikian, Eddy mengakui intensifikasi juga menghadapi tantangan besar, terutama di sektor petani sawit rakyat. Kontribusi kenaikan produksi nasional selama ini masih lebih banyak ditopang oleh perusahaan, sementara petani menghadapi persoalan mendasar yang belum selesai.

Hambatan yang dimaksud antara lain masalah kawasan hutan, status legalitas lahan yang belum jelas, hingga kondisi sosial ekonomi petani yang membuat mereka enggan melakukan peremajaan.

BACA JUGA: Sawit Rakyat di Banjar Masih Produktif, Desa Binangun Panen 8 Ton dari 1,5 Hektare

“Petani enggan menebang pohonnya karena mereka makan apa? Ditambah lagi di lapangan banyak lahan yang kepemilikannya belum jelas,” katanya.

Eddy menilai jika persoalan intensifikasi tidak segera dibenahi, maka ekspansi lahan baru akan terus menjadi opsi yang dianggap “jalan pintas”, padahal langkah tersebut bisa memunculkan dampak jangka panjang berupa konflik sosial, tekanan lingkungan, hingga meningkatnya sorotan internasional terhadap industri sawit Indonesia.

Ia juga menyinggung pentingnya pemerintah dan para pemangku kepentingan mendorong penguatan ekonomi masyarakat Papua melalui kegiatan produktif lain yang sesuai dengan karakter wilayah. Menurutnya, pengembangan sektor pangan dan peternakan dapat menjadi pilihan, terutama untuk menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah.

BACA JUGA: Environmental Intelligence: Jalan Baru Indonesia Menuju Sawit Berkelanjutan

Eddy menegaskan, keberlanjutan industri sawit tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga kepastian tata kelola dan penerimaan sosial. Karena itu, arah kebijakan perlu ditempatkan secara seimbang agar target pembangunan dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas sosial maupun daya saing ekspor Indonesia. (T2)