Bupati Nagan Raya Tegaskan PMKS Wajib Beli TBS Rakyat Sesuai Harga Pemerintah

InfoSAWIT, NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menegaskan sikap tegas terhadap praktik pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik masyarakat. Seluruh Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di wilayah tersebut diwajibkan membeli TBS petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa pengecualian.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Bupati Nagan Raya TR Keumangan dalam pertemuan resmi bersama para pimpinan PMKS yang berlangsung di ruang kerja bupati, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Senin (26/1/2026).

Dalam arahannya, bupati menegaskan tidak ada ruang tawar-menawar, dalih, maupun toleransi bagi perusahaan yang membeli TBS masyarakat di bawah harga ketentuan.

BACA JUGA: Wamendag Tinjau PT SMART Tbk Marunda, Perkuat Ekspor Sawit Berkelanjutan ke Pakistan

“Ini saya sampaikan dengan tegas. PMKS wajib membeli TBS masyarakat sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak ada alasan dan tidak ada dalih,” ujar TR Keumangan, dilansir InfoSAWIT dari InfoPublik, Rabu (28/1/2026).

Ia mengingatkan bahwa harga TBS sawit menyangkut langsung hajat hidup petani, stabilitas ekonomi masyarakat, serta denyut perekonomian daerah. Karena itu, praktik permainan harga dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

Menurut bupati, keberadaan PMKS di Nagan Raya seharusnya memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, bukan justru menekan dan merugikan petani sawit.

BACA JUGA: Dari Kuala Lumpur ke Bali, Sawit Diburu Pasar dan Dikejar Regulasi

“PMKS harus menjadi mitra yang baik bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kehadirannya harus membawa kesejahteraan, bukan keresahan. Harus menguatkan ekonomi rakyat, bukan melemahkannya,” tegasnya.

Bupati juga menyampaikan bahwa dalam hampir satu tahun masa kepemimpinannya, harga TBS sawit rakyat di Nagan Raya kerap tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan Barat Selatan Aceh. Meski demikian, ia mengakui masih ditemukan praktik permainan harga, terutama menjelang momen-momen tertentu seperti meugang, bulan Ramadan, dan Hari Raya.

“Kondisi ini menjadi perhatian serius kami. Itu sebabnya para pimpinan PMKS kami panggil hari ini untuk ditertibkan dan diperbaiki,” katanya.

BACA JUGA: PUSTAKA ALAM Kritik Satgas PKH Sita Kebun Sawit Ber-HGU: “Ini Pembangkangan terhadap Putusan MA”

Lebih lanjut, TR Keumangan menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan selama masa kepemimpinannya. Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk menutup operasional hingga mencabut izin usaha PMKS yang terbukti melanggar ketentuan harga.