SPKS Resmikan Kepengurusan Bengkayang, Dorong Petani Sawit Mandiri dan Berkelanjutan

InfoSAWIT, BENGKAYANG — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) resmi membentuk kepengurusan SPKS Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi SPKS untuk memperkuat kapasitas organisasi petani sawit sekaligus mendorong pengelolaan perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pembentukan kepengurusan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum SPKS Nasional, Sabarudin. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa fokus utama SPKS adalah membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah daerah dan perusahaan, meningkatkan pembinaan petani sawit rakyat, serta mendorong petani masuk dalam skema sertifikasi ISPO.

Selain itu, SPKS juga berkomitmen memperluas akses petani terhadap berbagai program strategis pemerintah, terutama Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), guna meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Harga CPO KPBN Inacom Turun 0,66 Persen Pada Senin (2/2), Perdagangan CPO Menguat Tiga Bulan Terakhir

Dalam keterangan resmi ditulis InfoSAWIT, Selasa (3/2/2026), menurut Sabarudin, kehadiran SPKS di Bengkayang diharapkan dapat memastikan petani sawit memperoleh pendampingan yang nyata. Ia mendorong petani untuk terus memperbaiki tata kelola kebun, menerapkan praktik budidaya yang baik, serta aktif berorganisasi melalui SPKS sebagai wadah perjuangan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Sabarudin juga mengajak petani sawit Bengkayang untuk melakukan diversifikasi komoditas sesuai potensi lokal daerah. Pengembangan padi, kelapa, dan komoditas pertanian lokal lainnya dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.

Dari sisi lingkungan, SPKS menegaskan komitmennya terhadap praktik perkebunan yang bertanggung jawab. Sabarudin mengingatkan agar petani tidak melakukan penanaman sawit di dalam kawasan hutan serta tetap menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan usaha sawit rakyat. Ia juga menyoroti kebijakan penertiban kawasan hutan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menurutnya, petani sawit rakyat tidak seharusnya menjadi objek penertiban, melainkan subjek pembinaan dan penyelesaian dengan pendekatan yang adil dan manusiawi.

BACA JUGA: Ekspor Minyak Sawit Indonesia 2025 Naik 9,09%, Volume Capai 23,61 Juta Ton

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkayang, Drs. H. Syamsul Rizal, menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap terbentuknya SPKS Kabupaten Bengkayang. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berpihak pada petani sawit dan berkomitmen mendukung penguatan petani melalui kebijakan serta program yang pro-rakyat.

Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat tanpa mengabaikan ketahanan pangan daerah. Petani diimbau tidak mengalihfungsikan seluruh lahannya menjadi kebun sawit, melainkan tetap mempertahankan lahan pangan dan komoditas lokal seperti padi dan kelapa yang selama ini menjadi bagian penting dari ekonomi masyarakat Bengkayang.

Pembentukan kepengurusan SPKS Kabupaten Bengkayang diharapkan menjadi wadah perjuangan petani sawit rakyat untuk memperkuat posisi tawar, meningkatkan kapasitas produksi, serta membangun kolaborasi yang adil antara petani, pemerintah, dan perusahaan demi terwujudnya petani sawit yang sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. (T2)