InfoSAWIT, JAKARTA – Kebijakan harga dan intervensi pasar yang terlalu kuat dinilai berisiko menggerus investasi sektor pertanian, termasuk kelapa sawit. Hal itu disampaikan Julian Conway McGill, Managing Director Glenauk Economics, dalam pemaparannya yang mengulas keterkaitan antara kebijakan, harga, dan keberlanjutan produksi komoditas strategis.
Julian membuka analisisnya dengan membandingkan tiga negara dan tiga komoditas berbeda: kelapa sawit Indonesia, kedelai Argentina, dan kakao Pantai Gading. Meski berasal dari konteks yang sangat berbeda, ketiganya memiliki kesamaan mendasar: produktivitas yang stagnan bahkan menurun. “Semua komoditas ini berada di negara yang menerapkan kontrol harga atau kebijakan yang membuat petani hanya menerima sebagian dari harga akhir,” ujarnya.
Di Indonesia, kelapa sawit dibebani pajak ekspor dan berbagai pungutan. Di Argentina, kedelai lama berada di bawah rezim pajak ekspor. Sementara di Pantai Gading, kakao dikendalikan melalui kontrol harga domestik. Dampaknya serupa, insentif bagi petani untuk berinvestasi dalam peremajaan dan peningkatan produktivitas melemah. “Ini hukum besi ekonomi pertanian. Jika petani tidak menerima harga penuh, hasil akan stagnan atau turun,” kata Julian.
BACA JUGA: Kisah Sangeetha Umakanthan, Wakil Direktur Komunikasi RSPO yang Siap Ubah Narasi Sawit
Ia melihat data penanaman sawit baru di Indonesia yang menunjukkan lonjakan pada 2011–2012, kemudian menurun tajam hingga hampir tidak ada ekspansi berarti dalam beberapa tahun terakhir. Pola itu, menurutnya, mengikuti sinyal harga. “Harga tinggi mendorong penanaman. Keserakahan—greed—adalah motivator yang sangat kuat,” ujarnya lugas. (*)
Baca Majalah infoSAWIT edisi Januari 2026
