Sabotase Harga TBS dan Jalan Menata Sawit

Bagaimana jika kebutuhan biosolar meningkat hingga B70, atau bahkan lahir program bensa—bensin sawit—dan avsa atau avtur sawit? Jawabannya, menurut penulis, terletak pada intensifikasi. Produktivitas sawit nasional yang saat ini sekitar tiga ton per hektare per tahun dinilai masih dapat ditingkatkan menjadi lima ton. Dengan langkah sederhana itu, produksi nasional diperkirakan dapat mencapai 85 juta ton pada 2029.

Namun di tengah berbagai gagasan besar itu, persoalan paling mendesak justru datang dari kebun dan pabrik: mengapa harga TBS sawit rakyat merosot tajam?

Penulis mencatat penurunan harga dari sekitar Rp4.000 menjadi Rp3.000 per kilogram, bahkan di sejumlah tempat turun hingga Rp1.500. Dalam pandangannya, gejala ini bukan sekadar fluktuasi pasar, melainkan berkaitan dengan perilaku sebagian pengusaha pabrik dan spekulan yang khawatir kehilangan ruang melakukan ekspor secara curang. Ketika peluang memperoleh keuntungan melalui manipulasi pajak menyempit, yang menjadi korban justru pemasok TBS di tingkat petani.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Turun, Ketua DPRD Bengkulu Minta Pabrik Jaga Kesejahteraan Petani

Karena itu, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dinilai perlu segera turun memeriksa perusahaan mana saja yang menekan harga secara tidak wajar dan, bila terbukti, menjatuhkan sanksi.

Penulis kemudian mengajukan sejumlah angka pembanding. Harga referensi resmi CPO tercatat USD 1.049,58 per metrik ton atau sekitar Rp17.843 per kilogram. Realisasi di KPBN berada di kisaran Rp15.275 per kilogram. Dengan asumsi rendemen 22 persen, maka harga TBS setara sekitar Rp2.856 per kilogram. Sementara harga CPO di Malaysia pada Mei mencapai 4.399 ringgit atau sekitar Rp19.712 per kilogram, yang jika dikonversi menjadi TBS setara Rp3.686 per kilogram.

Perbedaan antara pasar Malaysia dan Jakarta itu, menurut penulis, terlalu besar untuk diabaikan. Selisih sekitar Rp800 per kilogram TBS membuka dugaan adanya biaya tersembunyi di sepanjang rantai perdagangan.

BACA JUGA: Petani Sawit Sambut Ekspor CPO Satu Pintu, SAMADE: Momentum Petani Naik Kelas

Karena itu, penulis berharap Presiden Prabowo dapat segera menertibkan persoalan tersebut dan mendorong penetapan harga CPO yang lebih tinggi dibanding pasar bebas. Bersamaan dengan itu, ia juga mengusulkan penghapusan kewajiban petani mensubsidi biosolar melalui pungutan ekspor 12,5 persen atau sekitar Rp350–400 per kilogram TBS.

Bagi penulis, fakta bahwa harga di KPBN dan pasar bebas tidak mengalami perubahan berarti menunjukkan adanya persoalan yang lebih serius daripada sekadar mekanisme pasar biasa. Ia menyebut adanya pengkhianatan dan praktik penindasan terhadap petani.

Di titik itulah kritiknya menjadi keras. Penurunan harga TBS yang disengaja dipandang bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan bentuk sabotase ekonomi dan kejahatan ekonomi luar biasa, sebab menyentuh dua sektor strategis sekaligus: pangan dan energi.

BACA JUGA: Bumitama Mendorong Traceability Rantai Pasokan Sawit

Karena itu, intervensi negara dinilai tidak bisa ditunda. Penulis mengusulkan agar perkebunan besar milik negara seperti PalmCo, RNI, dan APN segera ditugaskan turun ke lapangan untuk melakukan intervensi pasar dan menahan tekanan terhadap harga TBS.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai ekspor satu pintu, Danantara, maupun tata niaga sawit tidak semata berbicara tentang administrasi perdagangan. Di balik angka produksi, devisa, dan pajak, terdapat jutaan petani yang hidupnya bergantung pada harga TBS. Ketika harga jatuh dan pasar bergerak liar, yang dipertaruhkan bukan hanya keseimbangan ekonomi, melainkan juga rasa keadilan dalam pengelolaan sumber daya nasional. (*)

Penulis: Memet Hakim / Pengamat Sosial, Perkebunan dan Wanhat APIB

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.