Akankah Monopoli Ekspor Memicu Keruntuhan Industri Sawit?

Dalam konteks itu, wacana monopoli DSI datang bersamaan dengan persoalan domestik yang belum selesai: sengkarut Hak Guna Usaha (HGU), perubahan format Domestic Market Obligation (DMO), wacana perubahan alokasi Plasma, dan ketidakpastian aturan lainnya.

Ketika ruang gerak pelaku usaha dipersempit oleh satu pintu yang kaku, modal cenderung bergerak ke tempat lain yang lebih ramah pasar. Ambisi hilirisasi yang selama ini didorong sebagai masa depan industri sawit bisa berjalan tertatih, bahkan kehilangan daya tariknya.

Kepanikan pasar setelah mencuatnya wacana DSI seharusnya tidak dibaca sebagai bentuk penolakan emosional terhadap negara. Ia lebih tepat dipahami sebagai peringatan agar tidak terjadi blunder lebih serius.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit Jambi Periode 12-18 Juni 2026  Naik Rp265,9/Kg

Sebab memusatkan perdagangan pada satu otoritas tanpa transparansi dan pelibatan pelaku usaha pada akhirnya bisa menjadi ilusi kedaulatan—terlihat kokoh di permukaan, tetapi rapuh dalam praktik.

Penguatan tata kelola ekspor memang penting. Kebocoran devisa dan praktik seperti under invoicing perlu ditangani serius. Namun jalan menuju perbaikan tidak harus selalu melalui monopoli.

Pemerintah kini berada pada sebuah persimpangan penting: memilih membangun sistem pengawasan yang transparan dan kompetitif, atau melanjutkan eksperimen sentralisasi yang berisiko melahirkan persoalan baru.

BACA JUGA: CPOPC Dorong Generasi Muda Jadi Duta Informasi Sawit Berkelanjutan

Sebab jika ambisi pengendalian dipaksakan tanpa rem dan tanpa mendengar kegelisahan pasar, bukan mustahil kita sedang menyaksikan awal dari sebuah senjakala—bukan hanya bagi daya saing sawit, tetapi bagi masa depan industri yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. (*)

Penulis: Oleh: Edi Suhardi /Analis Sawit Keberlanjutan

Disclaimer: Artikel merupakan pendapat pribadi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan tidak ada kaitannya dengan InfoSAWIT.