InfoSAWIT, JAKARTA – PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas. Melalui sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis standar internasional ISO 37001:2016, perusahaan mengajak seluruh karyawan maupun mitra bisnis untuk bersama-sama mencegah praktik penyuapan, gratifikasi ilegal, hingga benturan kepentingan dalam setiap aktivitas usaha.
Kepala Bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) KPBN, Bhagas Indrianto Prabowo, menjelaskan bahwa penerapan SMAP tidak hanya bertujuan memenuhi persyaratan sertifikasi internasional, tetapi juga membangun budaya perusahaan yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Menurutnya, praktik penyuapan dapat memicu berbagai risiko, mulai dari kerugian finansial, konflik kepentingan, hingga menurunnya kepercayaan para pemangku kepentingan. Karena itu, seluruh insan perusahaan maupun mitra usaha diharapkan memahami batasan-batasan yang telah diatur dalam kebijakan antisuap perusahaan.
BACA JUGA: Harga TBS Sawit Kaltim Periode I-Juli 2026 Cenderung Stagnan
“Tujuan utama SMAP bukan sekadar menghilangkan praktik penyuapan, tetapi membangun sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran secara efektif,” ujar Bhagas dalam acara sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis standar internasional ISO 37001:2016, dihadiri InfoSAWIT, Jumat (17/7/2026).
Gratifikasi Harus Sesuai Aturan
Dalam sosialisasi tersebut, Bhagas menjelaskan bahwa tidak seluruh bentuk gratifikasi dilarang. Namun, pemberian atau penerimaan gratifikasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku serta tidak memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan bisnis.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari jamuan atau pemberian yang bersifat berlebihan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.
BACA JUGA: Mengubah Cara Bertani, Kisah Pertanian Regeneratif dari Desa
Selain mengacu pada ISO 37001:2016, perusahaan juga menggunakan berbagai referensi pendukung, di antaranya pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), buku saku gratifikasi, pedoman manajemen risiko, hingga regulasi lain yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi.
Bangun Komitmen Bersama dengan Mitra Bisnis
Bhagas menegaskan keberhasilan implementasi SMAP tidak dapat dilakukan hanya oleh perusahaan, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para vendor, pemasok, dan mitra bisnis KPBN.
Ia menilai integritas dalam hubungan bisnis menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, juga telah mulai menerapkan ISO 37001:2016 sehingga semakin banyak perusahaan didorong untuk mengadopsi standar serupa.
“Nilai-nilai antisuap ini menjadi fondasi penting bagi perusahaan. Karena itu kami berharap para mitra bisnis juga memahami dan, bila memungkinkan, menerapkan standar yang sama di lingkungan organisasinya,” katanya.
Implementasi Berbasis Manajemen Risiko
Dalam penerapannya, ISO 37001:2016 mencakup sepuluh elemen utama, mulai dari penetapan ruang lingkup, kepemimpinan, perencanaan, dukungan organisasi, pelaksanaan operasional, evaluasi, hingga peningkatan berkelanjutan.
